Macron Ultimatum Netanyahu soal Caplok Tepi Barat: Eropa Akan Bereaksi

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setiap rencana dan usaha Israel mencaplok Tepi Barat Palestina akan memicu reaksi dari Eropa.

Pernyataan itu disampaikan saat Presiden Palestina, Mahmud Abbas, berkunjung ke Paris pada Selasa (11/11), satu bulan setelah gencatan senjata rapuh antara Hamas dan Israel.

Macron bahkan menilai setiap upaya Israel menganeksasi Tepi Barat merupakan tindakan keluar batas yang akan memicu konsekuensi nyata. Ia memperingatkan agar Israel tidak melanjutkan rencana aneksasi di Tepi Barat, menyusul meningkatnya kekerasan di wilayah tersebut.

"Rencana aneksasi, baik sebagian maupun seluruhnya secara hukum maupun de facto merupakan garis merah yang akan kami tanggapi dengan tegas bersama para mitra Eropa kami," ujar Macron dalam konferensi pers bersama Abbas.

"Kekerasan para pemukim dan percepatan pembangunan permukiman telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengancam stabilitas Tepi Barat dan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional," tambah Macron seperti dikutip AFP.

Ultimatum Macron ini muncul sebulan lebih setelah Prancis mengakui Palestina sebagai sebuah negara, mengikuti beberapa negara Eropa lainnya pada September lalu.

Selama agresi brutal Israel berlangsung di Jalur Gaza Palestina sejak Oktober 2023 dan menewaskan lebih dari 60 ribu warga, Tel Aviv juga turut melancarkan serangkaian serangan di Tepi Barat.

Pejabat dan menteri Israel bahkan terus berupaya menggaungkan rencana memperluas permukiman di Tepi Barat meski mendapat kecaman dari internasional.

Usai pertemuan yang membahas langkah lanjutan setelah gencatan senjata di Gaza, Macron dan Abbas mengumumkan pembentukan komite bersama "untuk penguatan negara Palestina."

"Komite itu akan berkontribusi dalam penyusunan konstitusi baru, dan Presiden Abbas telah menyerahkan rancangan awalnya kepada saya," kata Macron.

Abbas menegaskan kembali komitmennya untuk melakukan "reformasi", termasuk "menyelenggarakan pemilihan presiden dan parlemen setelah perang berakhir."

"Kami hampir menyelesaikan rancangan konstitusi sementara negara Palestina serta undang-undang tentang pemilu dan partai politik," tambahnya.

(rds)

[Gambas:Video CNN]