Menaker Akui Perang Iran-Israel Bisa Picu PHK

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan konflik bersenjata antara Iran dan Israel berpotensi berdampak terhadap sektor ketenagakerjaan di dalam negeri, khususnya pada industri yang bergantung pada pasar ekspor.

Potensi pelemahan ekonomi global akibat eskalasi geopolitik menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi.

"Prediksi saya pribadi, ini tentu akan berdampak kepada industri-industri yang ekspor ke luar negeri. Karena tentu kondisi geopolitik itu akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi secara global," kata Yassierli dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (24/6).

Untuk mengantisipasi dampak lanjutan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi.

Yassierli menyebutkan pihaknya telah memiliki rancangan besar untuk menghadapi potensi PHK melalui program-program yang bersifat spesifik dan langsung menyasar para pekerja terdampak.

"Salah satunya adalah JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), yang dari awal 2025 sudah kami pastikan agar teman-teman yang di-PHK itu mendapatkan manfaat yang lebih. Di situ ada bantuan tunai, kemudian pelatihan, dan kemudian fasilitasi untuk lowongan kerja yang baru," ujar Yassierli.

Di samping itu, Yassierli mengklaim akan memperkuat koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan wilayah juga kementerian/lembaga terkait guna memastikan kesiapan respons pemerintah terhadap perubahan kondisi ekonomi global yang berdampak ke sektor tenaga kerja domestik.

"Jadi temanya sama, bagaimana kondisi geopolitik global ini harus kita respons bersama-sama. Karena ujungnya itu yang di hilir adalah Kementerian Ketenagakerjaan," tambah Yassierli.

Terkait data terkini mengenai pemutusan hubungan kerja, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyebutkan total jumlah pekerja yang mengalami PHK hingga awal Juni 2025 berkisar 30 ribu orang.

[Gambas:Video CNN]

"Sekarang data PHK itu bisa ditanyakan ke Barenbang, ke Pusdatik. 26 ribu ya terakhirnya, ya sekitar 30 ribuan per akhir Mei sampai minggu pertama Juni," jelas Indah.

Ia menambahkan proses pendataan saat ini dipusatkan di Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) serta Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan (Pusdatik) guna memastikan validitas dan konsistensi data antara laporan dari daerah dan klaim JKP.

"Karena untuk dilihat antara data real dari dinas dengan klaim JKP, harus divalidasi dulu. Supaya benar-benar memberikan informasi yang akurat," ujarnya lebih lanjut.

(del/agt)