Jakarta, CNN Indonesia --
Harga minyak goreng rakyat Minyakita masih jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) hingga akhir Januari 2026.
Plt Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah mengungkapkan secara nasional harga Minyakita masih masuk kategori tidak aman.
"Harga rata-rata nasional Minyakita tercatat Rp18 ribu per liter, masih jauh di atas harga eceran Rp15.700, dengan selisih mencapai 14,6 persen. Meskipun secara bulanan terjadi koreksi tipis, penurunan ini belum signifikan dan belum mampu mengendalikan harga ke level yang seharusnya diterima," ujar Popy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Selasa (27/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data SP2KP Kementerian Perdagangan (Kemendag) per 23 Januari 2026, harga Minyakita secara nasional turun tipis 0,55 persen secara bulanan. Namun, koreksi ini belum cukup untuk mengembalikan harga ke level HET.
Masalah tingginya harga Minyakita juga terlihat mencolok di tingkat daerah. KSP mencatat disparitas harga Minyakita antarwilayah mencapai 16,72 persen, masuk kategori tinggi.
"Di sebagian wilayah harga sudah turun, namun di wilayah lain, terutama Papua, harga masih tinggi dan jauh di atas HET," kata Popy.
Papua Pegunungan tercatat sebagai wilayah dengan harga Minyakita termahal, mencapai Rp39.125 per liter, atau sekitar 149 persen lebih tinggi dibanding HET Rp15.700.
Kemudian, Papua Tengah menyusul Rp23.483 per liter, Papua Selatan Rp21.556 per liter, Papua Barat Rp21.167 per liter, Papua Barat Daya Rp19.308 per liter, serta Maluku Utara Rp19.150 per liter.
Sebaliknya, wilayah dengan harga Minyakita terendah berada di Sumatra dan Jawa, seperti Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kota Batam masing-masing Rp15 ribu per liter, serta Kabupaten Demak dan Kabupaten Batubara di kisaran Rp15.300-Rp15.500 per liter.
Secara mingguan, harga Minyakita tercatat naik di delapan provinsi, turun di 20 provinsi, dan stagnan di 10 provinsi. Popy menilai persoalan Minyakita tidak bisa dipandang sekadar fluktuasi jangka pendek.
"Persoalan Minyakita ini bukan pada fluktuasi jangka pendek, melainkan pada ketidakpatuhan HET, distribusi yang belum merata, dan potensi distorsi di rantai pasok, terutama di tingkat ritel," ujarnya.
Ia mengingatkan jika situasi ini tidak ditangani secara konsisten, Minyakita berisiko menahan penurunan inflasi pangan dan menekan daya beli rumah tangga.
Popy menyebut pemerintah kini mengarahkan penguatan distribusi ke daerah, pengawasan harga di pasar, serta penindakan terhadap pelanggaran HET sebagai langkah utama menekan harga Minyakita.
"Kita perlu mengawal agar Minyakita tersedia dan dijual sesuai HET, dengan memperkuat distribusi ke daerah, pengawasan harga di pasar, serta penindakan tegas terhadap pelanggaran," katanya.
Dalam kesempatan sama, Kemendag mengakui penyaluran Minyakita melalui BUMN masih belum optimal dalam menurunkan harga di pasar rakyat.
Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra melaporkan realisasi distribusi Minyakita melalui skema DMO ke BUMN memang meningkat pasca penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.
"Total distribusi DMO kepada BUMN sekitar 20 persen, atau 21.354 ton, dan kami harapkan bisa terus naik hingga mencapai target minimal 35 persen," ujar Nawandaru.
Pada periode 26 Desember 2025 hingga 23 Januari 2026, total distribusi Minyakita melalui BUMN tercatat 21.354,51 ton atau 20,24 persen dari total DMO sebesar 105.501,9 ton. Rinciannya, Perum Bulog menyalurkan 13.471,06 ton atau 12,76 persen dan ID Food 7.883,45 ton atau 7,47 persen.
Namun, Nawandaru menyoroti distribusi tersebut belum sepenuhnya menyasar pasar pantauan pemerintah.
"Kami harapkan pendistribusian Minyakita yang sudah diterima BUMN ini diutamakan untuk mengisi pedagang-pedagang pengecer di dalam pasar pantauan, jangan di luar, karena distribusi yang ada saat ini masih didominasi pengecer lainnya," katanya.
Ia menambahkan dari total 566.676 liter Minyakita yang disalurkan Bulog, baru sekitar 45.084 liter atau sekitar 8 persen yang masuk ke pasar SP2KP, sehingga dampaknya terhadap harga di pasar rakyat masih terbatas.
(del/sfr)
