Jakarta, CNN Indonesia --
Israel makin gencar menerapkan kebijakan sewenang-wenang secara sepihak demi mengukuhkan pendudukan ilegalnya di Tepi Barat Palestina,
Sejumlah mantan pejabat dan ahli strategi pun menilai Israel bakal mengincar wilayah negara ini apabila Tel Aviv berhasil menganeksasi Tepi Barat, Palestina.
Selama puluhan tahun, Yordania dibayangi momok menjadi "tanah air alternatif" Palestina, gagasan menjadi pengganti wilayah Palestina yang ditolak keras pejabat Amman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ide yang bagai mimpi buruk itu kini malah terlihat semakin nyata seiring dengan kebijakan-kebijakan provokatif Israel di Palestina belakangan ini.
Pada Minggu (15/2), kabinet Israel menyetujui proposal untuk mendaftarkan sebagian besar wilayah Tepi Barat sebagai milik Tel Aviv.
Berbagai tokoh politik dan militer Yordania pun cemas bahwa pengusiran warga Palestina dari tanah air mereka betul-betul akan segera terjadi.
"Pemindahan itu bukan lagi ancaman, tapi sudah menuju tahap pelaksanaan," kata mantan Wakil Perdana Menteri Yordania Mamdouh Al Abbadi kepada Al Jazeera.
"Kita melihat penerapan praktisnya ... Dan tanah air alternatif adalah sesuatu yang akan datang. Setelah Tepi Barat, musuh akan beranjak ke Tepi Timur, ke Yordania," wanti-wantinya.
Menurut Al Abbadi, Israel sedang menggencarkan upaya untuk merebut sepenuhnya Palestina dari rakyat wilayah itu.
Langkah pemerintah Israel mengenai pencaplokan Tepi Barat berbenturan dengan catatan Yordania dan Ottoman yang selama seabad melindungi hak milik Palestina.
Penghapusan catatan klaim semacam ini membuka jalan hukum untuk perluasan permukiman besar-besaran Israel dan berbahaya untuk kemaslahatan Yordania.
Mayor Jenderal (purnawirawan) Mamoun Abu Nowar mengatakan Israel saat ini sama saja mengibarkan perang dengan Kerajaan Hashemite. Ia menegaskan jika isu pengungsian terus berlanjut, Yordania harus siap mengambil tindakan drastis.
"Yordania dapat mendeklarasikan Lembah Yordania sebagai zona militer tertutup untuk mencegah pengungsian," ucap Abu Nowar kepada Al Jazeera.
"Ini dapat menyebabkan konflik dan memicu kerusuhan di wilayah tersebut," lanjutnya.
Meski mengakui bahwa Yordania dan Israel punya perbedaan signifikan di bidang militer, Abu Nowar menilai Tel Aviv tetap tak akan bisa menguasai Yordania dengan mudah.
"Wilayah pedalaman Yordania, dengan suku-suku dan klan-klannya ... ini adalah pasukan kedua. Setiap desa dan provinsi akan menjadi garis pertahanan bagi Yordania ... Israel tidak akan berhasil dalam konfrontasi ini," tuturnya.
Menurut Al Abbadi, potensi pecahnya konflik antara Israel dan Yordania memang sangat mungkin terjadi lantaran Negeri Zionis diam-diam telah membentuk sebuah brigade yang tampaknya merujuk pada Yordania.
"Ada brigade baru di angkatan darat Israel bernama Brigade Gilead. Apa itu Gilead? Gilead adalah wilayah pegunungan di dekat ibu kota Amman. Ini menandakan Israel melanjutkan praktik mereka dari Sungai Nil hingga Sungai Eufrat," kata Al Abbadi.
Posisi Yordania sendiri sangat tidak strategis apabila konflik pecah dengan Israel. Pasalnya, Amman kini telah 'ditinggalkan' oleh Amerika Serikat yang notabene sekutu tertuanya.
Pasca Presiden AS Donald Trump menjabat kembali, Yordania diabaikan Washington karena Trump lebih tertarik ke ibu kota-ibu kota Teluk lain. Bukan tanpa sebab, Trump tentu saja "terpesona oleh kilauan uang dan investasi".
Direktur Pusat Studi Politik Al Quds, Oraib Al Rantawi, mengatakan Trump juga terlihat jelas lebih mengutamakan Israel dibanding sekutu-sekutunya yang lain.
Jika ada perang pecah, tentu saja Trump akan memilih mendukung Israel daripada Yordania.
Al Abbadi menilai Yordania harus mempersiapkan diri jika skema terburuk ini benar-benar terjadi. Ia menyerukan agar pemerintah Yordania mulai menerapkan wajib militer secara universal.
"Kami meminta negara untuk memberlakukan wajib militer. Setiap orang di Yordania harus mampu mengangkat senjata," ujarnya.
"Jika kita tidak bangun ... strateginya akan menjadi: 'Kita atau mereka'. Tidak ada strategi ketiga," tegasnya.
(blq/rds)
