Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi dan insentif untuk masyarakat senilai Rp26,34 triliun pada semester II 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan stimulus ekonomi tersebut diberikan di tengah tekanan geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah untuk terus mendorong tingkat konsumsi domestik dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi.
"Total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun. Stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun," ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (22/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berbagai stimulus pemerintah yang diberikan, mulai dari diskon transportasi; insentif bea impor LPG, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat; program magang nasional bagi lulusan perguruan tinggi; pelatihan vokasi bagi lulusan SMA/SMK dan pekerja terkena PHK; hingga bantuan pangan.
Lantas, apakah stimulus pemerintah dapat mendorong konsumsi?
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai stimulus yang diberikan pemerintah adalah langkah yang tepat (timely) dan penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional agar tidak mengalami perlambatan (growth deceleration) pada paruh kedua tahun ini.
Shinta menyampaikan kuartal I 2026 menjadi periode dengan momentum pertumbuhan kuat dengan ditopang oleh berbagai faktor pendorong musiman (seasonal drivers).
"Seperti Tahun Baru, Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri yang memberikan multiplier effect cukup besar terhadap konsumsi domestik. Hasilnya, ekonomi Indonesia mampu tumbuh impresif sebesar 5,61 persen," ujar Shinta kepada CNNIndonesia.com, Rabu (24/6).
Karena itu, menurutnya, ketika pengaruh musiman mulai mereda pada semester II 2026, pemerintah memang perlu menghadirkan kebijakan penyeimbang (countercyclical policy) berupa stimulus agar permintaan domestik dan optimisme pelaku ekonomi tetap terjaga.
Shinta mengungkapkan dari sisi konsumsi, insentif seperti subsidi motor listrik, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) mobil listrik, diskon tiket pesawat, hingga stimulus terkait transportasi tentu diharapkan dapat membantu menjaga purchasing power masyarakat.
Selain itu, stimulus juga diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi, terutama pada sektor transportasi, pariwisata, ritel, hospitality, hingga industri pendukung lainnya.
"Konsumsi rumah tangga selama ini tetap menjadi backbone pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga menjaga demand menjadi sangat penting dalam situasi global yang masih penuh ketidakpastian," terangnya.
Sementara, di sisi produksi, APINDO mengapresiasi langkah pemerintah terkait keberlanjutan program magang nasional dan vokasi karena memang isu link and match antara pendidikan dan kebutuhan industri masih menjadi tantangan struktural Indonesia.
"Upaya meningkatkan skill upgrading, reskilling, dan workforce adaptability menjadi penting agar tenaga kerja kita lebih siap menghadapi perubahan kebutuhan industri, termasuk transformasi digital dan transisi menuju green economy," kata Shinta.
Kemudian, Shinta juga menyoroti pemerintah yang juga menetapkan bea masuk nol persen untuk impor LPG bagi industri petrokimia, bahan baku plastik, serta suku cadang pesawat.
Langkah tersebut diharapkan mampu menekan biaya produksi, menjaga inflasi, membantu industri manufaktur, sekaligus meningkatkan daya saing industri perawatan pesawat (maintenance, repair, and overhaul/MRO).
Namun, APINDO mengingatkan alarm perlambatan di sektor riil. Salah satu indikator utamanya adalah PMI Manufaktur Mei 2026 yang mandek di level 50, setelah sempat terkontraksi ke level 49,1 pada April lalu dan menjadi terendah sejak Juli 2025.
Penurunan ini sejalan dengan terkoreksinya Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Industri (IKBM) menjadi 51,37 pada kuartal pertama tahun ini yang menandakan optimistis pelaku usaha di lapangan mulai mengendur.
"Artinya, secara headline pertumbuhan ekonomi memang masih terlihat cukup baik, tetapi di level lapangan mulai terlihat adanya pelemahan aktivitas riil dan penurunan optimisme industri. Karena itu, dunia usaha berharap stimulus ke depan juga semakin memperkuat sisi produksi dan competitiveness sektor riil," ujarnya.
Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan untuk menilai apakah benar stimulus sudah terasa, sebenarnya perlu dilihat dari indikator jangka pendek seperti mobilitas masyarakat, penjualan ritel, serta konsumsi rumah tangga.
Menurut dia, secara umum stimulus semacam ini biasanya mulai terasa, tetapi sifatnya cenderung parsial dan tidak merata. Misalnya, diskon transportasi dan tiket lebih cepat berdampak pada peningkatan mobilitas dan aktivitas sektor pariwisata, sementara bantuan sosial lebih langsung dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah.
"Jadi efeknya ada, tetapi belum tentu cukup kuat untuk mengangkat konsumsi secara agregat jika skalanya terbatas atau distribusinya belum optimal," kata Ronny.
Ronny menjelaskan stimulus pemerintah pada dasarnya memang dirancang untuk mendorong konsumsi. Kemudian, dalam banyak kasus bisa disebut efektif, terutama jika menyasar kelompok dengan kecenderungan belanja yang tinggi.
"Bantuan sosial, misalnya, hampir pasti akan langsung dibelanjakan karena menyasar kelompok yang memiliki kebutuhan konsumsi dasar," ungkap Ronny.
Sementara itu, insentif seperti diskon transportasi dan tiket pesawat bekerja melalui penurunan harga, sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi yang sebelumnya tertunda.
Namun, Ronny menekankan efektivitasnya tetap bergantung pada konteks yang lebih luas, seperti tingkat kepercayaan konsumen, kondisi pendapatan, dan ekspektasi ekonomi ke depan.
"Jika masyarakat masih cenderung menahan belanja karena ketidakpastian, maka dampak stimulus bisa menjadi lebih terbatas," jelasnya.
(sfr/sfr)
Add
as a preferred source on Google
