Penyaluran Bansos Masih Rendah, Pemerintah Janji Genjot pada Juni-Juli

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah mengakui penyaluran bantuan sosial (bansos) masih rendah hingga pertengahan 2025 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan belanja bansos pada 2025 baru Rp48,8 triliun atau 32,6 persen APBN.

Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun 2023, yaitu Rp70,9 triliun atau 46,3 persen dari APBN pada 2024.

"Untuk belanja bantuan sosial yang sebelah kanan bisa dilihat bahwa sejumlah belanja belum terealisir karena memang belanjanya ada yang sifatnya itu tiga bulanan," kata Suahasil pada konferensi pers APBN KITA Juni 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/6).

Dia menjelaskan ada sejumlah bansos yang sudah disalurkan pada Maret-April. Penyaluran bantuan-bantuan itu baru akan dilakukan lagi bulan Juni dan Juli.

Selain itu, rendahnya realisasi bansos disebabkan penyelarasan data. Suahasil mengatakan pemerintah sedang beralih dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Kita telah mengecek juga kepada teman-teman di Kementerian Sosial maka sisa penyaluran bantuan sosial berupa Kartu Sembako maupun PKH Triwulan II 2025 akan diselesaikan di bulan Juni ini," ujar Suahasil.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebelumnya meluruskan isu-isu tentang bansos. Dia mengatakan memang akan ada keterlambatan penyaluran bansos ke sebagian masyarakat lantaran perbaikan data melalui DTSEN.

Gus Ipul menyebut ada 1,9 juta keluarga yang dicoret dari daftar penerima bansos BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah akan menyalurkan bantuan itu ke 1,9 juta orang KPM baru yang sesuai kriteria.

"Mereka dapat, tapi enggak langsung cepat dapat karena mereka harus buka rekening dulu bagi yang 1,9 juta itu. Karena ini penerima baru, KPM baru," ujar Saifullah di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (11/6).

[Gambas:Video CNN]

(dhf/sfr)