CNN Indonesia
Rabu, 03 Sep 2025 13:09 WIB
Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp200 triliun dari pasar sekunder. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto).
Jakarta, CNN Indonesia --
Bank Indonesia (BI) menyatakan akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp200 triliun.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan langkah ini. Menurutnya, pemerintah akan menggunakan duit tersebut untuk mendukung sejumlah program.
"Kami update kemarin dan sejak kemarin kami telah membeli SBN sebesar Rp200 triliun data terbaru kemarin termasuk untuk debt switching," kata Perry dalam rapat dengan Komisi IV DPD, Selasa (3/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perry menjelaskan pembelian SBN oleh BI dilakukan di pasar sekunder.
Artinya, BI tak membeli langsung dari negara sebagai penerbit SBN. BI membeli dari investor yang sebelumnya sudah membeli SBNdari negara.
Ia menjelaskan BI juga melakukan sejumlah langkah lain selain pembelian SBN. BI melakukan penurunan suku bunga BI rate lima kali sepanjang tahun ini menjadi sebesar 5 persen.
"Sekarang ini terendah sejak tahun 2022 bersamaan dengan penurunan suku bunga kebijakan moneter, yield SBN 10 tahun juga turun pernah mencapai tertinggi 7,26 persen pada Januari 2025 sekarang berkisar antara 6,3 persen," ucapnya.
Berikut pernyataan lengkap BI tentang pembelian SBN senilai Rp200 triliun di pasar sekunder:
Kami juga bersinergi dengan Bu Menteri Keuangan pembelian SBN dari pasar sekunder karena kebijakan moneter kami memang ekspansif, tidak hanya dengan penurunan suku bunga, penambahan likuiditas, juga melalui pembelian SBN dari pasar sekunder.
Kami update kemarin dan sejak kemarin kami telah membeli SBN sebesar Rp200 triliun data terbaru kemarin termasuk untuk debt switching.
Nah, kami bersinergi dengan Bu Menteri Keuangan sebagian dana dari SBN ini untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita, seperti perumahan rakyat, Koperasi Desa Merah Putih dengan burden sharing atau pembagian beban bunga yang tentu saja bersama BI dan Kementerian Keuangan dan karenanya akan mengurangi beban pembiayaan dari program-program untuk ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita ini.
(dhf/pta)
