Jakarta, CNN Indonesia --
DPR menyepakati sejumlah poin dalam audiensi bersama perwakilan mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan keagamaan menyusul gelombang aksi unjuk rasa 25-31 Agustus.
Pertemuan digelar di ruang Abdul Muis, gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta selama sekitar tiga jam mulai pukul 14.00 sampai 17.00 WIB pada Rabu (3/9).
Perwakilan badan eskekutif mahasiswa diterima tiga pimpinan DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra, Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB, dan Saan Mustopa dari Fraksi NasDem.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam tuntutannya, sebagian besar mahasiswa dan peserta audiensi mendesak DPR dan pemerintah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan kekerasan selama gelombang demo. Tim investigasi juga harus mengusut klaim makar yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Mereka juga meminta DPR mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membebaskan para pedemo yang ditahan selama aksi unjuk rasa. Selain itu mahasiswa juga mendesak DPR segera melakukan reformasi dan mulai membahas RUU Perampasan Aset.
Dari sejumlah tuntutan itu, berikut poin-poin yang disampaikan pimpinan DPR:
Koordinasi dengan kepolisian
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengaku akan segera berkoordinasi dengan aparat kepolisian soal massa demo yang ditahan. Namun, dia tak bisa memastikan semuanya bebas.
Menurut Saan, pihaknya akan mendengar dari aparat kepolisian, bentuk pelanggaran yang masing-masing dilakukan mereka yang ditahan. Dia memastikan pihaknya akan membebaskan massa yang murni berdemo.
"Kita juga akan mendengar dari polisi, pelanggaran apa yang dilakukan oleh mereka, kalau memang murni demonstrasi, kami minta pelan-pelan yang bisa dikeluarkan, dikeluarkan," kata Saan," kata Saan.
Tunjangan rumah berhenti 31 Agustus
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan tunjangan perumahan bagi anggota DPR dihentikan terhitung sejak 31 Agustus 2025. Sementara, tunjangan-tunjangan lain akan segera dievaluasi dan masuk agenda reformasi DPR.
"Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak 31 Agustus 2025," kata Dasco.
2 poin reformasi
Dasco mengatakan ada dua poin reformasi yang akan dilakukan DPR menyusul gelombang aksi unjuk rasa. Pertama, evaluasi seluruh tunjangan dan fasilitas, termasuk perumahan yang sudah dihentikan.
Kedua, moratorium seluruh dinas luar negeri termasuk efisiensi kunjungan kerja dalam negeri. Dasco menyebut reformasi DPR akan dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.
"Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan," kata Dasco.
Bahas RUU Perampasan aset
Dasco mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat untuk segera membahas RUU Perampasan Aset.
Dia telah menerima desakan soal RUU tersebut saat audiensi dengan perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen, Rabu (3/9). Namun, dia menyebut RUU Perampasan Aset baru bisa dibahas setelah RKUHAP.
RKUHAP kini masih dalam tahap penjaringan aspirasi dari masyarakat di Komisi III DPR. Namun, dia telah memberi batas waktu agar RUU tersebut segera diselesaikan.
"Terakhir kami sampaikan tinggal menunggu KUHAP selesai, [selanjutnya] kita akan bahas RUU Perampasan Aset," kata Dasco usai audiensi tersebut.
(thr/dal)
