Jakarta, CNN Indonesia --
Polda Metro Jaya menggelar Operasi Keselamatan Jaya 2026 selama dua pekan, mulai hari ini, Senin (2/2) sampai 15 Februari mendatang.
Wakapolda Metro Jaya Brigjen Dekananto Eko Purwono mengatakan operasi ini digelar untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas yang bisa berujung pada kecelakaan jelang bulan Ramadan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tujuan utama operasi ini adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas serta menurunkan angka pelanggaran, kecelakaan, dan fatalitas korban," kata Dekananto saat memimpin apel di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya.
Dekananto menyebut menjelang bulan suci Ramadan biasanya terjadi peningkatan mobilitas masyarakat. Karenanya, operasi ini digelar untuk mengantisipasi melonjaknya pelanggaran lalu lintas.
"Operasi ini tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan. Saya ulangi, operasi ini tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan membangun budaya tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama," ujarnya.
Sementara itu, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin menyebut ada sebanyak 2.939 personel yang dikerahkankan dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan Jaya 2026.
Menurut Komarudin, sasaran utama operasi adalah pelanggaran melawan arus, terutama di ruas jalan yang kerap ditemukan praktik tersebut.
Pelanggaran lain yang disasar antara lain melebihi batas kecepatan, pengendara di bawah umur, tidak menggunakan helm, knalpot brong, serta penggunaan TNKB tidak sesuai ketentuan, termasuk TNKB palsu dan TNKB instansi/kementerian.
"Banyak juga ditemukan penggunaan-penggunaan TNKB ataupun kendaraan-kendaraan yang menggunakan TNKB yang boleh dikatakan palsu, ya. TNKB kementerian/lembaga yang digunakan, banyak kita temukan, ini pun akan kita sasar. Namun itu tidak menjadi prioritas utama," tutur dia.
Komarudin menerangkan operasi mengedepankan 40 persen kegiatan preemtif berupa sosialisasi, 40 persen preventif dengan penggelaran personel di titik rawan kecelakaan dan pelanggaran dan penegakan hukum sebagai langkah akhir.
Komauridn menekankan keberhasilan operasi tidak diukur dari jumlah penindakan, tetapi dari kemampuan mencegah pelanggaran dan korban kecelakaan.
"Tolak ukur keberhasilan operasi ini bukan berapa banyak kami melakukan penindakan, tapi seberapa banyak kita bersama dengan masyarakat mampu mencegah terjadinya pelanggaran dan juga korban yang diakibatkan dari kecelakaan," pungkasnya.
(fra/dis/fra)
