CNN Indonesia
Kamis, 11 Sep 2025 15:35 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta aktivitas nelayan tidak terganggu dengan adanya tanggul beton di Perairan Cilincing, Jakarta Utara. (Arsip Pemrov DKI)
Jakarta, CNN Indonesia --
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta aktivitas nelayan tidak terganggu dengan adanya tanggul beton di Perairan Cilincing, Jakarta Utara.
Ia memerintahkan dinas terkait untuk mengundang perusahaan yang bertanggung jawab terhadap tanggul laut itu.
"Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT. Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut," kata Pramono di Jakarta Pusat, Kamis (11/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan perizinan pembangunan tanggul itu merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Bagi Pemprov, kata dia, yang paling penting adalah aktivitas nelayan tidak terganggu.
"Maka dengan demikian karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP memang sesuai dengan kewenangannya, bagi Pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu tidak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut," ujarnya.
Sebelumnya, dalam video yang diunggah akun Instagram @cilincinginfo, adanya tanggul disebut mengganggu nelayan.
"Tanggul beton nih di Pesisir Cilincing, menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Ini kurang lebih ada 2-3 kilometer panjangnya. Jadi awalnya perlintasan nelayan sehingga kesulitan mencari ikan karena harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini," kata seseorang dalam video tersebut.
Sementara itu, KKP menyatakan tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara, memiliki izin lengkap.
Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, Fajar mengatakan pihaknya sudah memverifikasi soal keluhan nelayan terkait adanya tanggul itu.
"Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan verifikasi lapangan terkait keluhan nelayan Cilincing atas proyek reklamasi di area PT Karya Cipta Nusantara (KCN). Hasilnya, proyek tersebut memiliki izin lengkap dan di lapangan pemrakarsa tidak menutup akses bagi nelayan," kata Fajar saat dihubungi, Kamis (11/9).
(yoa/isn)
