Jakarta, CNN Indonesia --
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meyakini penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) akan berdampak signifikan pada efisiensi anggaran daerah.
Salah satu sektor yang diprediksi mengalami penurunan pengeluaran adalah biaya operasional bahan bakar kendaraan dinas.
"Dengan disetujuinya Work From Home, saya yakin ini pasti akan mengurangi biaya bensin mobil dan sebagainya," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (2/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo menegaskan bahwa penghematan ini didukung oleh aturan ketat mengenai penggunaan aset negara.
Selama masa WFH satu hari sepekan, seluruh kendaraan dinas dilarang keras digunakan untuk keperluan di luar kedinasan atau kepentingan pribadi, mengingat status pegawai sedang bertugas dari rumah.
"Karena ketika Work From Home, saya tidak izinkan siapa pun untuk menggunakan kendaraan itu untuk kepentingan pribadi. Karena apa? status dia adalah Work From Home," ujar Pramono.
Pramono juga mengingatkan bahwa ASN Jakarta tidak perlu mengeluhkan pembatasan penggunaan kendaraan dinas tersebut.
Ia menekankan bahwa pemerintah telah menyediakan fasilitas transportasi umum gratis yang seharusnya menjadi pilihan utama bagi para pegawai untuk bermobilitas tanpa membebani anggaran bahan bakar daerah.
"Kalau dia mau naik transportasi umum apa pun bagi ASN di Jakarta, mereka gratis. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak memanfaatkan itu," katanya.
Pramono juga menyoroti hak istimewa atau privilege yang selama ini melekat pada pegawai pemprov.
Menurutnya, dengan segala kemudahan akses transportasi publik yang sudah digratiskan, ASN tidak seharusnya lagi bergantung pada fasilitas kendaraan operasional.
"Jadi sekali lagi kepada ASN di Jakarta mohon maaf, mereka ini kan relatif privilege-nya dibanding dengan yang lain sebenarnya sudah cukup baik," ujarnya.
Pramono turut memberikan peringatan keras bagi para pegawai yang masih mencoba menyalahgunakan fasilitas negara atau tidak mengindahkan instruksi efisiensi ini.
"Tetapi kalau terlalu manja, ya pasti akan diambil tindakan tegas," kata Pramono.
Pangkas perjalanan dinas
Selain itu, kata Pramono, pihaknya akan memangkas perjalanan dinas atau kunjungan kerja keluar daerah. Ia bakal meninjau secara mendalam relevansi setiap perjalanan dinas sebelum memberikan lampu hijau bagi para bawahannya.
"Untuk perjalanan dinas, kebetulan kalau yang harus mendapatkan persetujuan Gubernur secara langsung, pasti saya lihat satu per satu. Kalau tidak memberikan manfaat bagi Jakarta, pasti tidak saya izinkan," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (2/4).
Kebijakan pengetatan ini tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan dinas, namun juga menyasar entitas usaha milik daerah.
Pramono mengungkapkan bahwa dirinya telah banyak membatalkan rencana perjalanan luar daerah yang diajukan oleh jajaran direksi perusahaan pelat merah milik Jakarta.
"Bahkan sekarang ini hampir perjalanan BUMD dan macam-macam pun banyak yang kemudian tidak kami izinkan," ujar Pramono.
Ia mengklaim bahwa sejauh ini Jakarta telah berhasil menyeimbangkan antara penghematan administrasi dengan upaya mendongkrak pendapatan daerah di tengah tantangan ekonomi global.
"Sehingga dengan demikian Jakarta relatif untuk urusan administrasi hal yang berkaitan dengan efisiensi menurut saya sudah berjalan cukup baik," jelas Pramono.
Sebelumnya pemerintah menerapkan kerja dari rumah atau WFH bagi ASN satu hari seminggu setiap hari Jumat demi efisiensi energi menghadapi konflik global.
Pemerintah juga membatasi penggunaan mobil dinas dan mendorong penggunaan transportasi publik. Tak hanya itu, pemerintah juga membatasi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen.
(fra/kna/fra)
Add
as a preferred source on Google
