Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kini kesulitan tidur akibat tekanan mengejar target penerimaan pajak.
Pernyataan itu disampaikannya saat menyoroti kinerja pungutan pajak alias tax collection yang sebelumnya berada di bawah target, terlebih tantangan akan kian berat ke depan.
"Kalau untuk orang ekonomi seperti saya, itu suatu kekalahan yang telak. Pasti setiap malam saya enggak bisa tidur, sekarang aja sudah susah tidur," ujar Purbaya saat memberikan pengarahan kepada para pejabat yang baru dilantik di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (6/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan pada tahun lalu pemerintah masih memiliki ruang alasan atas rendahnya penerimaan pajak karena perlambatan ekonomi. Namun, dalih tersebut tidak lagi bisa digunakan apabila perekonomian mulai membaik sementara rasio penerimaan pajak tidak ikut meningkat.
"Kalau kemarin di bawah target, saya bisa beralasan ekonominya lambat. Tapi tahun ini kan enggak bisa lagi," katanya.
Purbaya menyebut pemerintah menargetkan perbaikan signifikan pada rasio penerimaan pajak, dari kisaran 9-9,5 persen menjadi sekitar 11-12 persen. Target tersebut diharapkan dapat tercapai seiring pemulihan ekonomi dan penguatan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Bea dan Cukai (DJBC).
"Saya harapkan dengan membaiknya ekonomi, kita bisa mengumpulkan pendapatan dari Pajak maupun Bea Cukai yang lebih tinggi lagi," ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Kemenkeu agar bekerja lebih serius dan tidak lengah. Menurutnya, kegagalan memperbaiki kinerja penerimaan akan berdampak langsung pada posisi pemerintah di hadapan DPR RI.
"Kalau sampai akhir tahun tax collection rate tidak membaik padahal ekonominya semakin baik, saya tidak bisa memberikan argumen yang kuat," katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah reformasi internal besar-besaran di Kementerian Keuangan. Pemerintah telah melakukan rotasi dan mutasi lebih dari 80 pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai bagian dari upaya menutup kebocoran dan meningkatkan kinerja penerimaan negara.
Langkah pembenahan juga dilakukan menyusul sejumlah operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap aparat pajak dan bea cukai di beberapa daerah.
(del/pta)
