Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menetapkan nama Gedung Kementerian HAM menjadi Gedung KH Abdurrahman Wahid. Keputusan itu menyusul diangkatnya Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional.
Pigai menjelaskan penamaan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap peran besar Gus Dur dalam meletakkan fondasi pembangunan HAM di Indonesia. Menurut dia, Gus Dur merupakan tokoh pejuang kemanusiaan yang konsisten serta memperjuangkan keadilan bagi semua golongan.
"Saya langsung menetapkan nama Gedung Kementerian Hak Asasi Manusia dengan nama Gedung KH Abdurrahman Wahid. Ini bentuk penghormatan atas peran dan jasa beliau dalam bidang Hak Asasi Manusia. Beliau bagaimanapun adalah tokoh dan pejuang HAM," ujar Pigai dalam keterangannya, Senin (10/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pigai berharap kementeriannya menjadi pusat peradaban HAM sebagaimana misi yang juga diperjuangkan oleh Gus Dur. Pigai bilang kebijaksanaan Gus Dur selama masa hidupnya selalu menekankan setiap manusia berhak diperlakukan secara bermartabat tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan.
Kata dia, Gus Dur sangat konsisten menyuarakan perdamaian dan pluralisme bahkan di tengah situasi bangsa yang menghadapi berbagai dinamika dan tantangan.
"Pada zaman beliau Presiden pun, beliau mendirikan Kementerian HAM. Ini bentuk perhatian dan keberpihakan yang jelas pada isu Hak Asasi Manusia," sambung Pigai.
Pada masa pemerintahannya, terang Pigai, Gus Dur mencabut sejumlah kebijakan yang bersifat diskriminatif, termasuk Tap MPRS No. XXV/1966 terkait pembubaran PKI dan pelarangan penyebaran ajaran Marxisme-Leninisme.
Selain itu, Pigai juga menyoroti kebijakan humanis Gus Dur terhadap Papua. Di antaranya perihal pendekatan dialogis yang menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek, serta pemberian ruang bagi mereka untuk mengekspresikan identitas budayanya.
"Kami tentu berharap agar pembangunan HAM di Indonesia juga kami timba semangat dan prinsipnya dari warisan Gus Dur sendiri," pungkas Pigai.
Selain Gus Dur, Pigai menggunakan nama aktivis buruh Marsinah yang baru saja diangkat Pahlawan Nasional sebagai nama ruangan pelayanan HAM yang berlokasi di lantai 1.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara, termasuk Gus Dur dan Marsinah.
Marsinah merupakan buruh pabrik arloji PT Catur Putra Surya (CPS). Kasusnya terjadi pada 1993 di Sidoarjo, Jawa Timur, ketika Marsinah melancarkan aksi mogok kerja bersama rekannya untuk menuntut kenaikan upah sesuai standar pemerintah.
Pada 5 Mei 1993, setelah beberapa buruh ditahan di Komando Distrik Militer (Kodim) Sidoarjo, Marsinah terlihat terakhir kali saat mendatangi markas tersebut untuk menanyakan nasib rekan-rekannya.
Tiga hari berselang, pada 8 Mei 1993, jenazah Marsinah ditemukan di sebuah gubuk di Nganjuk dengan tanda-tanda penyiksaan berat dan kekerasan seksual.
(ryn/dal)
