Ratusan Awardee LPDP Terancam Tak Bisa Kuliah di AS Gegara Trump

1 day ago 4

CNN Indonesia

Rabu, 04 Jun 2025 19:55 WIB

LPDP menuturkan saat ini ada 360 awardee yang akan melanjutkan studi di AS di tengah ketidakpastian kebijakan pembatasan visa Presiden Donald Trump. LPDP menuturkan saat ini ada 360 awardee yang akan melanjutkan studi di AS di tengah ketidakpastian kebijakan pembatasan visa Presiden Donald Trump. (Foto: iStockphoto)

Jakarta, CNN Indonesia --

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menuturkan saat ini ada 360 awardee yang akan melanjutkan studi di Amerika Serikat di tengah ketidakpastian kebijakan pembatasan visa yang baru diterapkan Presiden Donald Trump.

LPDP mencatat dari total 360 awardee masih ada sebagian yang belum mengantongi visa pelajar padahal tahun ajaran baru semakin dekat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

LPDP pun menyatakan akan mencari opsi alternatif demi membantu penerima beasiswa di kampus AS yang mengalami penolakan visa. Meski begitu, lembaga tersebut tak menjelaskan berapa jumlah awardee LPDP calon mahasiswa di AS yang ditolak pengajuan visa pelajarnya.

Lewat akun Instagram resminya @lpdp_ri, mereka menyiapkan tiga opsi alternatif menyikapi permasalahan tersebut.

Pertama, penundaan atau cuti studi dengan persetujuan dari pihak universitas.

Kedua, perpindahan studi ke universitas lain yang memungkinkan keberlanjutan studi, dan terakhir negosiasi pelaksanaan perkuliahan secara daring untuk sementara waktu.

LPDP berkomitmen memastikan kelangsungan studi para penerima beasiswa yang mungkin terdampak oleh perubahan kebijakan visa Pemerintah AS.

Langkah ini dilakukan LPDP menyusul pemerintahan Trump yang baru-baru ini menerapkan serangkaian kebijakan kontroversial terkait mahasiswa asing, termasuk menghentikan sementara proses visa calon pelajar asing.

The New York Times melaporkan Menlu AS Marco Rubio telah memerintahkan seluruh kedutaan dan konsulat AS untuk menangguhkan sementara proses visa bagi mereka yang hendak menimba ilmu di AS.

Rubio mengatakan kebijakan ini dibuat karena pemerintah tengah bersiap memperluas pemeriksaan dan pemantauan seleksi mahasiswa asing yang akan bersekolah di AS, termasuk memantau media sosial masing-masing calon mahasiswa AS.

(mnf/rds)

[Gambas:Video CNN]

Read Entire Article
| | | |