Sanksi Terbaru AS ke Iran Tahan Harga Minyak Tetap Tinggi

Jakarta, CNN Indonesia --

Harga minyak dunia bertahan di level tinggi dalam perdagangan Rabu (3/9) pagi imbas sanksi terbaru Amerika Serikat (AS) terhadap jaringan penyelundupan minyak Iran.

Pemicu harga minyak mandek lainnya lantaran pasar kini menanti keputusan dari pertemuan OPEC+ pada akhir pekan ini.

Mengutip Reuters, harga minyak Brent turun tipis sebesar 1 sen atau 0,01 persen menjadi US$69,13 per barel. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) naik 4 sen atau 0,06 persen ke level US$65,63 per barel.

Pada perdagangan sebelumnya, harga minyak mencatatkan kenaikan lebih dari 1 persen setelah pemerintah AS menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah perusahaan pelayaran dan kapal yang dipimpin oleh seorang pengusaha berdarah Irak-Kittitian, yang dituduh menyelundupkan minyak Iran dengan label palsu sebagai minyak Irak.

Selain sanksi, harga minyak juga didukung oleh ekspektasi penurunan stok minyak mentah di AS. Namun, sentimen positif pasar dibatasi oleh data ekonomi yang lemah dari AS.

Aktivitas manufaktur di AS mengalami kontraksi selama enam bulan berturut-turut, seiring dampak dari tarif perdagangan yang diberlakukan Presiden Donald Trump. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap prospek permintaan minyak ke depan.

Pasar global saat ini juga mencermati agenda pertemuan delapan negara anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya yang dijadwalkan pada 7 September. Para analis memperkirakan tidak akan ada perubahan signifikan dalam kebijakan produksi.

Di sisi geopolitik, China pada Rabu pagi menggelar parade militer terbesar dalam sejarah, untuk memperingati 80 tahun kemenangan atas Jepang di akhir Perang Dunia II. Presiden Xi Jinping hadir bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Parade tersebut berlangsung setelah KTT Shanghai Cooperation Organisation (SCO) pada 31 Agustus-1 September, di mana China menyampaikan visinya untuk tatanan global baru yang dinilai menantang dominasi AS.

Pengamat menilai hal ini dapat mendorong Presiden Trump untuk menerapkan sanksi sekunder tambahan.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)