Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin yang juga Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) memimpin rapat DPN tentang pengamanan dan penertiban pengelolaan komoditas sumber daya alam di Kantor Kemhan, Kamis (11/9).
Rapat dihadiri oleh Wamenhan selaku Sekretaris DPN bersama ketiga Deputi DPN, Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Staf Angkatan, serta menteri terkait yaitu Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Direktur Utama PT Timah Tbk.
"Rapat kali ini membahas penataan tata kelola pertambangan timah agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi kemakmuran bangsa, sesuai amanat konstitusi," kata Karo Infohan Kemhan Brigjen Frega Wenas dalam keterangan tertulis, Kamis (11/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam rapat, Direktur Utama PT Timah Restu Widiyantoro menyampaikan kondisi aktual pertambangan timah. Menurut Restu, masih marak penambangan ilegal yang menyebabkan produksi perusahaan belum optimal.
Dalam presentasi, Restu turut menyampaikan opsi kebijakan strategis yang dapat ditempuh, antara lain penertiban penambangan ilegal serta langkah-langkah penataan lainnya.
Sementara itu, kata Frega, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pandangan terkait regulasi pertambangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi menyoroti persoalan aktivitas ilegal yang berkaitan dengan ke bea cukaian.
Lalu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Industri Mineral Brian Yuliarto menekankan pemanfaatan timah tidak hanya sebatas pada produksi semata, tetapi juga mencakup potensi strategis dari logam tanah jarang.
"Permasalahan mengenai keberadaan tenaga kerja asing yang membutuhkan pengaturan keimigrasian dijelaskan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," kata Frega.
Frega mengatakan melalui rapat itu, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kepada Presiden terkait penataan tata kelola pertambangan timah yang melibatkan berbagai aspek dan koordinasi antar-kementerian/lembaga.
"Sinergi lintas kementerian/lembaga dipandang sangat penting untuk menertibkan praktik penambangan ilegal. Dengan demikian, produksi PT Timah dapat terus ditingkatkan, baik dalam konteks hilirisasi maupun peningkatan ekspor, demi mendukung kemakmuran bangsa," katanya.
(yoa/isn)
