Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menyuntik dana kepada BUMN untuk kebijakan pemberian diskon transportasi dan diskon tarif tol.
Hal itu diungkap Menteri BUMN Erick Thohir. Diskon transportasi dan tarif tol merupakan salah satu stimulus ekonomi dari pemerintah, yang diberikan pada periode Juni-Juli 2025.
"Nanti dari Kementerian Keuangan akan membantu juga top up untuk keuangannya. Bagian dari stimulus ekonomi," kata Menteri BUMN Erick Thohir saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (4/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Erick menyebut Kemenkeu akan membantu BUMN yang menjalankan program itu. Namun, besaran jumlah dananya masih dirapatkan oleh Kementerian BUMN dan Kemenkeu.
Menurutnya, dukungan anggaran dari Kemenkeu itu untuk menjaga agar kebijakan stimulus pemerintah tidak memberatkan BUMN.
"Nanti hasil diskusi lagi nunggu. Hari ini para wamen masih diskusi. Yang pasti kan memang jangan sampai keuangan BUMN yang sekarang dikelola Danantara, kami dari Kementerian BUMN karena ini penugasan mencoba menyelaraskan daripada misi yang pemerintah inginkan, jadi balance keuangannya kita jaga," ucapnya.
Kemarin sore, Erick menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk rapat membahas kesiapan pemberlakuan diskon transportasi dan diskon tarif tol pada periode Juni-Juli 2025. Rapat itu berlangsung selama kurang lebih sejam.
"Presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini, diskon-diskon yang sudah diputuskan di ratas (rapat terbatas, red.) bisa berjalan untuk (angkutan) kereta api, untuk jalan tol, pesawat, dan lain-lain," pungkasnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,44 triliun untuk mendukung berbagai program sosial dan ekonomi pada Juni hingga Juli 2025.
Ia menyebut pemberian insentif itu dilakukan pemerintah di tengah kondisi geopolitik dan geoekonomi untuk pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.
"Pemerintah terus melihat dan mempelajari dan berupaya untuk memitigasi risiko global tersebut. Berbagai langkah dilakukan terutama yang menggunakan APBN akan berlandaskan Undang-undang," ujar Sri Mulyani di Kantor Presiden, Senin (2/6).
Sang Bendahara Negara mengatakan total anggaran tersebut sebesar Rp23,59 triliun berasal dari APBN, sedangkan Rp0,85 triliun berasal dari sumber Non-APBN.
Berikut ini rincian kebijakan yang akan dijalankan:
1. Subsidi Transportasi Umum
Pemerintah memberikan diskon tiket angkutan umum selama libur sekolah dengan total anggaran mencapai Rp0,94 triliun serta kementerian yang akan bertanggung jawab adalah Kemenkeu, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan.
- Diskon tiket kereta api sebesar 30 persen
- Diskon tiket pesawat (PPN DTP) sebesar 6 persen
- Diskon tiket angkutan laut sebesar 50 persen
2. Subsidi Tol
Diskon tarif tol sebesar 20 persen ditargetkan kepada 110 juta kendaraan selama libur sekolah dengan total anggaran mencapai Rp0,65 triliun (Non-APBN).
3. Bantuan Pangan dan Kartu Sembako
Tambahan dana Kartu Sembako sebesar Rp200 ribu per bulan dan bantuan pangan berupa 10 kg beras/bulan yang akan diberikan kepada 18,3 juta KPM pada Juni dan Juli 2025. Adapun, total anggaran mencapai Rp11,93 triliun
4. Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Bantuan Rp300 ribu diberikan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp 5 juta dan 288 ribu guru honorer. Disalurkan pada Juni 2025 dengan total anggaran Rp10,72 triliun.
5. Perpanjangan Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Diskon 50 persen selama 6 bulan untuk pekerja sektor padat karya dengan total anggaran mencapai Rp0,2 triliun (Non-APBN).
(mnf/pta)
