Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah pengamat mengkritik rencana pemerintah untuk menggelar retret bagi para sekretaris daerah (sekda) di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya mengungkap rencana retret untuk para sekda. Pemerintah diketahui juga tengah menggelar retret kepala daerah gelombang 2 di IPDN, Jawa Barat.
"Nanti akan ada retret untuk para sekda. Bapak Presiden sudah memberikan arahan pada saya retret untuk sekda provinsi dan kabupaten/kota di Magelang dan para sekda ini ASN atau birokrat yang paling senior," kata Tito, Senin (23/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menilai retret bagi para sekda belum mendesak untuk dilakukan.
Ia mengatakan sekda adalah jabatan pimpinan tinggi (JPT) yang sudah banyak pengalaman dan pelatihan selama berkarier.
"Untuk mencapai posisi tersebut, dia sudah dibekali pengalaman karier birokrat yang panjang dan mendapat beragam pelatihan, termasuk Diklat PIM (kepemimpinan)," kata Herman saat dihubungi, Selasa (24/6).
Dari konteks kebijakan efisiensi, selain kontraproduktif, kegiatan seperti retret itu menurutnya menyempitkan ruang fiskal bagi program-program lain.
"Kalau dibutuhkan dalam konteks pembekalan, cukup optimalkan forum-forum nasional untuk menghadirkan para sekda untuk di-brief terkait materi atau kebijakan yang dianggap penting untuk diketahui para sekda," ujarnya.
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti meminta pemerintah untuk mengevaluasi dampak positif retret bagi kepala daerah sebelum menggelar retret bagi para sekda.
Ia menyebut ironi bahwa kepala daerah yang pernah ikut retret justru terlihat bertentangan programnya dengan pemerintah pusat.
Salah satunya, kata dia, adalah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan kebijakan masuk sekolah pukul 06.00 pagi. Kebijakan itu memang menuai kritik dari Kemendikdasmen.
"KDM alumnus retret pertama, Partai Gerindra, tapi saat ini adalah gubernur yang paling banyak bertentangan dengan pemerintah pusat. Justru yang terlambat retret seperti Gubernur Jakarta tidak ada program yang bertentangan dengan pemerintah pusat," kata Ray.
"Jadi tolong dievaluasi dulu, positifnya apa dari retret itu," imbuh dia.
Ia juga mengkritik retret yang menurutnya bergaya militer. Ray mengatakan yang dibutuhkan masyarakat adalah pemerintahan yang mau mendengar dan berdialog, bukan yang bergaya militer.
"Ini ironi, yang militer masuk jabatan sipil, yang sipil gaya militer," kata Ray.
Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan berpendapat di tengah efisiensi anggaran, harusnya retret bagi sekda tidak perlu dilakukan.
"Kepala daerah bersangkutanlah yang punya tanggung jawab mendeliver materi-materi hasil retret kepada jajarannya. Bukan hanya kepada sekda tapi juga perangkat daerah lainnya," ujarnya.
Jangan pakai APBN
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah berpendapat retret seharusnya cukup di tingkat kepala daerah, bukan sekda. Trubus mengatakan sekda bukan pengambil kebijakan di daerah.
Menurutnya, rencana itu juga memboroskan anggaran negara.
"Nanti kalau sudah sekda, ada retret tingkat bawahnya lagi, tingkat OPD, jadi proyek pemborosan anggaran, enggak ada urgensinya, ujung-ujungnya pemborosan anggaran. Manfaat untuk publik apa?" kata Trubus.
Jika memang ingin tetap digelar, ia menyarankan pemerintah untuk tidak menggunakan dana dari APBN. Trubus mengatakan APBN harus digunakan untuk hal-hal yang berdampak ke masyarakat.
"Public private partnership misalnya, jangan andalkan APBN," katanya.
(yoa/wis)
