Tambang Emas Ilegal Manokwari, Potret Nestapa dari Jantung Hutan Papua

Jakarta, CNN Indonesia --

Praktik penambangan emas ilegal di Papua Barat kini mencapai titik kritis dan krisis. Metode dan praktiknya terstruktur, masif, dan bukan lagi sekadar penambangan tradisional oleh rakyat.

Di ujung penambangan ini ada ancaman nyata bagi ekosistem, sosial, hingga potensi bencana ekologi.

CNN Indonesia melihat langsung dampak penambangan ilegal ketika mendatangi ratusan gubuk tambang yang berdiri di balik lebat hutan pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, pada 22 Agustus lalu. Kami bersama tim gabungan yang terdiri atas warga, kepala distrik Masirawi, anggota DPR RI Yan Mandenas (F-Gerindra, Dapil Papua) dan Bupati Manokwari Hermus Indou.

Perjalanan menuju lokasi, yang berjarak sekitar 60 kilometer dari pusat Manokwari, membutuhkan waktu lima hingga enam jam. Tim harus menembus medan yang sangat berat. Jalan terjal, berlumpur, dan jalan yang terputus akibat longsor, suatu indikasi awal betapa masifnya kerusakan lingkungan akibat aktivitas di hulu.

Di atas tanah yang seharusnya steril dari eksploitasi ini ada banyak alat berat, jaringan logistik bahkan hingga koneksi internet Starlink.

Sejak sekurangnya 5-6 tahun terakhir, lokasi ini memang jadi magnet bagi para penambang liar dari berbagai daerah, di antaranya dari Sulawesi Utara dan Jawa. Padahal, Manokwari adalah rumah bagi keanekaragaman hayati 'mewah' Indonesia.

Keresahan kemudian mendorong warga melaporkan aktivitas ini kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Bupati Hermus Indou menjelaskan aktivitas tambang ini masuk memanfaatkan masyarakat adat.

"Para pemodal meyakinkan pemilik hak ulayat untuk izinkan tambang. Lalu membenturkan masyarakat dengan pemerintah. Alasannya, masyarakat butuh makan. Tapi banyak yang hanya pikir untung sendiri, bukan untung bersama," kata Hermus.

Ratusan Gubuk Terpal dan Ribuan Gram Emas

Setibanya di lokasi, tepatnya di sekitar aliran Sungai Wariori, pemandangan yang tersaji sangat menyayat hati.

Tambang ilegal yang masih aktif menampakkan puluhan gundukan puing batu setinggi bukit, menandakan penggunaan alat berat secara masif.

Kepala Distrik Wasirawi, Simon Meidodga, membenarkan dugaan tersebut.

"Ini sudah lama, sudah lima sampai enam tahun lebih, orang-orang dari luar. Mereka gali di sini banyak sekali pakai alat berat, mungkin ratusan ya," ujarnya.

"Tapi siang ini sepi, sepertinya semua pekerja sudah sembunyi lihat rombongan. Mungkin takut karena tahu ini ilegal," tambahnya lagi.

Kerusakan meluas, lubang-lubang galian menganga, membentuk danau-danau bekas galian tambang, dengan bukit-bukit puing batuan menjulang di sekitarnya. Air hijau di dasar danau menandakan indikasi dan dugaan kuat penggunaan kimia berbahaya.

Di area ini, tim menemukan ratusan gubuk terpal seperti berkelompok. Gubuk-gubuk ini menampung sekitar 10-12 orang pekerja tambang.

Perkampungan ilegal ini bahkan dilengkapi dengan kios logistik layaknya pasar yang menjual sayur dan bahan pangan, dengan setiap transaksi menggunakan butiran emas. Bahkan, menurut informasi dari warga, terindikasi ada gubuk prostitusi.

Meski di tengah hutan belantara dengan kondisi serba terbatas, para penambang memiliki koneksi internet (Wi-Fi) yang didukung oleh fasilitas sambungan Starlink. Ini memperkuat dugaan ada dukungan yang terorganisir dari pemodal besar.

Seorang penambang bernama Toto (bukan nama sebenarnya) mengaku bahwa setiap kelompok bisa mendapatkan 500 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram) emas setiap bulan.

"Dijualnya ke penadah sekitar Rp1,3 juta per gram," ujar Toto.

Dengan harga jual rata-rata Rp1,3 juta/gram dan asumsi minimal 500 gram per kelompok per bulan, satu kelompok bisa meraup Rp 650 juta/bulan.

"Semua yang datang ke sini hanya bisa mencari dan mengambil keuntungan dari daerah ini. Penambang emas mereka akan bawa. Semua hasil-hasil itu pergi," kata Hermus Indou.

Bukan hanya illegal dan liar, penambangan ini sangat berisiko tinggi bagi lingkungan juga masyarakat sekitar.

Apalagi penggunaan bahan-bahan kimia juga merusak kualitas air. Batang air sungai Wariori dan juga Wasirawi ini digunakan untuk peningkatan produksi pertanian di hulu terutama di distrik Wasirawi dan distrik Masni.

"Hari ini pertanian di dua distrik ini stagnan dan masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas pertanian karena memang air yang digunakan dari sini sudah tercemar. Jadi tidak bisa digunakan sama sekali," kata Hermus.

Pertanyaan lain juga muncul tentang mengapa penindakan sulit ditegakkan?

Bupati kembali menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak bisa berbuat banyak karena kekuatan penambang dinilai terlalu besar.

"Kami di daerah tidak bisa berbuat banyak, kita butuh dukungan dari pusat dan dari aparat karena kalau tidak didukung penegakan dari aparat sia-sia semua," ujarnya.

Yan Mandenas juga menegaskan hal serupa. Tidak berkutiknya dari level bupati hingga gubernur adalah, menurutnya, karena keterlibatan oknum pejabat.

"Sehingga itulah yang membuat kepala-kepala daerah kita di Papua kadang-kadang tidak berdaya. Dan di Timika pun begitu, di Nabire pun begitu. Sampai KKB harus bantai penambang. Karena kecemburuan. Akibat dari tidak ditata," ujar Yan.

Yan Mandenas juga menyebut bahwa persoalan ini sebelumnya sudah diketahui Menteri ESDM. Bahkan, menurut laporan yang disampaikan Yan Mandenas, Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan penertiban tambang ilegal ini dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 2025.

Prabowo menyoroti seribu lebih titik tambang ilegal yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 300 triliun.