Waketum Projo: Wacana Pemakzulan Gibran Terlalu Elitis

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Umum (Waketum) Projo Freddy Alex Damanik menilai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak relevan dengan kepentingan masyarakat luas.

Ia menyebut isu tersebut terlalu elitis dan lebih bernuansa perebutan kekuasaan ketimbang kepedulian terhadap rakyat.

"Jadi memang ini isu-isu elit saja. Kan bisa lihat, gerakan dari bawah enggak ada. Makanya saya bilang, sudahlah," ujar Damanik dalam program CNN Indonesia Prime Plus pada Senin (7/7).

Menurutnya, energi publik sebaiknya difokuskan pada hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti memberi masukan terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat.

"Lebih bagus kasih masukan kepada pemerintahan Bapak Prabowo terhadap programnya. Misalnya makan bergizi, sekolah kerakyatan, koperasi desa, itu tuh lebih membangun dan lebih menyentuh rakyat," ujarnya.

Damanik juga menanggapi hasil survei terkait isu Gibran. Ia menilai survei tetap menarik untuk didiskusikan dan bisa menjadi bahan evaluasi bagi Gibran sendiri.

Namun, ia menegaskan kembali bahwa polemik ini lebih bersifat politis dan tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

"Jadi ini hanya masalah merebut kekuasaan. Menyingkirkan yang tidak kita suka," katanya.

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyampaikan kritik tajam terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Refly menilai Gibran tidak memiliki kapasitas yang memadai sebagai pemimpin, bahkan menyebut bahwa Gibran layak dimakzulkan sebagai orang nomor dua di Indonesia.

"Rakyat Indonesia bisa menilai sendiri apakah Gibran punya kualitas atau tidak. (Bikin) Kata sambutan saja tidak bisa. Saya kira purnawirawan TNI sangat objektif ketika meminta pemakzulan. Salah satu alasannya adalah soal kapasitas dan kemampuan jasmani serta rohani," ujar Refly dalam program CNN Indonesia Prime Plus pada Senin (7/7).

Ia juga menyinggung soal sistem presidensial Indonesia yang semestinya tidak tergantung pada satu figur yang tidak memiliki kekuatan politik murni.

"Gibran itu tidak dibutuhkan oleh satu partai politik pun. Kekuatan Gibran bukan berasal dari parlemen atau partai politik. Pemerintahan tetap bisa berjalan tanpa dia," kata Refly.

(fdl/vws)