Jakarta, CNN Indonesia --
Pengelolaan sarana dan prasarana (sarpras) Sekolah Rakyat yang merupakan barang milik negara (BMN) disebut menjadi salah satu aspek keberhasilan penyelenggaraan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Hal itu ditegaskan oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono saat membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Tata Kelola BMN dan Barang Persediaan Program Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (22/7).
"Keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses pembelajaran ataupun kompetensi tenaga pendidik, tetapi juga sangat ditentukan oleh sejauh mana negara mampu menyediakan sarana prasarana. Peralatan pendidikan, fasilitas kesehatan, perlengkapan dapur dan berbagai aset lainnya yang mendukung proses pendidikan," kata Agus Jabo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun sarana-prasarana di Sekolah Rakyat antara lain mencakup tempat tidur, meja belajar, komputer, laptop, peralatan laboratorium, perlengkapan dapur, kendaraan operasional, hingga fasilitas pendukung strategis lainnya.
Agus Jabo mengatakan, seluruh fasilitas tersebut merupakan barang milik negara yang diperoleh melalui APBN. Untuk itu, pengelolaan BMN menjadi bentuk pertanggungjawaban Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai penyelenggara Sekolah Rakyat kepada negara dan publik.
"Apabila pengelolaan BMN dilakukan dengan baik, tentunya pelayanan kepada peserta didik akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila pengelolaan BMN tidak tertib, maka kualitas layanan pendidikan juga akan ikut berdampak," kata Agus Jabo.
Agus Jabo pun memberikan penekanan khusus mengenai pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Manajemen Risiko dalam pengelolaan BMN agar ke depannya bisa dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam rapat koordinasi itu, ia memberikan delapan arahan. Pertama, mengajak seluruh satuan kerja di Kemensos agar segera menyusun rencana tindak lanjut (RTL) atas seluruh rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dalam rapat koordinasi dengan menetapkan target waktu. Hal ini dinilai penting sebagai indikator keberhasilan, serta penanggung jawab yang jelas.
"Kedua, percepat penyelesaian seluruh proses distribusi BMN. sehingga tidak terdapat aset yang tertahan di gudang atau belum dimanfaatkan oleh Sekolah Rakyat," ujarnya.
Ketiga, mendorong gugus tugas melakukan inventarisasi ulang terhadap seluruh BMN pada masing-masing Sekolah Rakyat untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi di lapangan. Keempat, menyelesaikan seluruh dokumen administrasi BMN, kodefikasi aset, daftar barang, dan inventarisasi barang serta pencatatan pada sistem informasi pengelolaan BMN, termasuk berita acara serah terima barang.
"Jadi berita acara serah terima ini penting gitu lho, terutama berita acara serah terima barang-barang yang sudah masuk ke sekolah-sekolah rakyat. Dari kita ke Sekolah Rakyat, berita acaranya harus tertib karena disitulah kita bisa mempertanggungjawabkan secara obyektif," tuturnya.
Kelima, meningkatkan kapasitas SDM atau pengelola BMN melalui latihan, bimbingan teknis dan pendampingan agar memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan BMN. Keenam, menyusun dan menerapkan SOP pengelolaan BMN yang diserahkan ke seluruh Sekolah Rakyat sebagai pedoman dalam proses penerimaan, penggunaan, dan pemeliharaan
"Ketujuh, manfaatkan teknologi informasi untuk mendukung monitoring pengelolaan BMN secara real time sehingga pimpinan dapat memperoleh informasi yang tepat, akurat dan menjadi dasar dalam mengambil keputusan," kata Agus Jabo.
Terakhir, Agus Jabo meminta kepada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos agar terus melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan berbasis risiko terhadap pengelolaan BMN, serta memastikan seluruh rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara konsisten.
Selain itu, pengelolaan BMN ditegaskan merupakan cerminan kualitas tata kelola pemerintahan, integritas penyelenggara negara, dan komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
"Setiap aset yang dibiayai oleh uang rakyat harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat," ucap Agus Jabo.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat adalah program pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Sehingga, tidak boleh ada aset yang terbengkalai, tidak dicatat, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara dengan baik.
"Saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Sosial untuk menjadikan hasil monitoring dari evaluasi ini sebagai momentum memperkuat tata kelola, menjaga akuntabilitas, meningkatkan efektivitas pembelanjaan intern, pengendalian intern," pungkas Agus Jabo.
(rea/rir)
Add
as a preferred source on Google
