Jakarta, CNN Indonesia --
DPR RI menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat yang digemakan beberapa waktu terakhir oleh masyarakat, setelah demonstrasi dan aksi protes yang berlangsung pada pekan terakhir Agustus 2025.
Dalam konferensi pers pada Jumat (5/9), pimpinan DPR menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi dengan Pimpinan Fraksi-fraksi DPR yang digelar pada Kamis (4/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rapat itu menghasilkan sejumlah putusan. Mulai dari penghentian tunjangan perumahan hingga pemangkasan tunjangan bagi anggota DPR.
Berikut rangkuman sejumlah putusan DPR sebagai jawaban atas 17+8 Tuntutan Rakyat:
1. Tunjangan rumah dihentikan dan moratorium kunker luar negeri
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR sepakat menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota terhitung 31 Agustus 2025, dan melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri terhitung 1 September 2025.
"Kecuali menghadiri undangan kenegaraan," ucap Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (5/9).
2. Pangkas tunjangan dan fasilitas
Dasco menyampaikan DPR akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR. Sejumlah komponen yang dievaluasi itu meliputi biaya langganan listrik dan jasa telepon. Selain itu ada juga biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
3. Uya, Sahroni, hingga Nafa tak lagi terima Hak Keuangan
Dasco menyampaikan sejumlah anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politik tak lagi mendapatkan hak keuangannya. Mereka ialah Adies Kadir dari Fraksi Golkar, Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi PAN, dan Ahmad Sahroni serta Nafa Urbach dari Fraksi NasDem.
"Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya," ucap Dasco.
Selain itu, pimpinan DPR juga menindaklanjuti penonaktifan mereka dengan meminta MKD untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan anggota DPR RI tersebut.
4. DPR janji berbenah
Sufmi Dasco Ahmad kemudian mengatakan DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi, dan kebijakan lainnya.
Pada kesempatan lainnya, Dasco pernah menyampaikan bahwa reformasi DPR itu akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.
5. Take home pay baru anggota DPR
Rapat konsultasi juga menghasilkan keputusan bahwa anggota DPR akan menerima gaji dan tunjangan total atau take home pay sebesar Rp65.595.730 mulai September 2025, setelah tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta disetop per 31 Agustus lalu.
Gaji bersih atau take home pay para wakil rakyat tersebut sudah dipotong pajak penghasilan (PPh) 15 persen.
(mnf/end)
