Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meluncurkan sebuah forum internasional baru bernama Board of Peace atau Dewan Perdamaian, yang diklaim bertujuan menangani dan menyelesaikan konflik global.
Forum ini langsung menuai sorotan karena cakupannya luas, iuran keanggotaan yang mahal, hingga daftar negara yang bergabung maupun menolak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Board of Peace awalnya digagas Trump sebagai bagian dari rencana gencatan senjata Gaza pada September lalu. Dewan ini semula dirancang untuk mengawasi demiliterisasi dan rekonstruksi Gaza pascaperang.
Namun, dalam perkembangannya, mandat forum ini meluas menjadi organisasi internasional yang menangani stabilitas dan perdamaian di wilayah-wilayah konflik dunia.
Dalam draf piagam yang diperoleh CNN, Board of Peace disebut sebagai organisasi yang mempromosikan stabilitas, perdamaian, dan tata kelola pemerintahan di wilayah yang terdampak atau terancam konflik. Trump sendiri akan menjabat sebagai ketua dewan secara tidak terbatas.
Trump menyebut forum ini sebagai langkah besar dalam diplomasi global.
"Ini adalah hari yang sangat menggembirakan. Sudah lama dipersiapkan," kata Trump dalam pidato peresmian Board of Peace di sela World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss.
1. Tujuan dan struktur Board of Peace
Board of Peace akan berada di atas Dewan Eksekutif Pendiri yang diisi oleh tokoh-tokoh penting pemerintahan Trump, seperti menantu Trump Jared Kushner, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Dalam pidatonya di Davos, Kushner menyebut perdamaian sebagai urusan yang berbeda dengan bisnis. Ia mengatakan rencana utama pemerintahan Trump untuk Gaza tidak memiliki "rencana cadangan" di luar upaya bertahap menghentikan perang dan mentransformasi kawasan tersebut.
Trump bahkan menyebut Gaza sebagai "sebidang properti yang indah" saat berbicara mengenai rekonstruksi wilayah tersebut, memperlihatkan pendekatan yang tak lepas dari latar belakangnya sebagai pebisnis properti.
2. Syarat gabung dan biaya keanggotaan
Keanggotaan Board of Peace bersifat terbatas. Negara anggota akan menjabat selama tiga tahun, dan untuk mendapatkan kursi permanen harus membayar iuran sebesar US$1 miliar atau setara Rp16,82 triliun (asumsi kurs Rp16.826 per dolar AS).
Dana tersebut, menurut pejabat AS, akan digunakan untuk membiayai rekonstruksi Gaza. Namun, skema ini menuai kritik karena dinilai rawan disalahgunakan dan membuka celah politisasi serta korupsi.
Pernyataan Trump bahwa Board of Peace kemungkinan akan menggantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan diplomat, karena dianggap berpotensi melemahkan peran PBB yang sudah berdiri hampir 80 tahun sebagai penjaga perdamaian dunia.
Lanjut ke sebelah...
