Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menjelaskan kepastian arah fiskal Indonesia kepada lembaga pemeringkat Moody's usai mereka merevisi outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif.
"Sekarang semuanya masuk di Danantara, dan Danantara memerankan fungsi juga untuk investasi. Ini yang perlu penjelasan," kata Airlangga di sela Opening Ceremony ABAC Meeting I 2026, Jakarta, Sabtu (7/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melansir Antara, langkah tersebut untuk merespons laporan Moody's terkait pentingnya menjaga prediktabilitas pengambilan kebijakan, komunikasi publik, dan kualitas koordinasi antarkementerian/lembaga di tengah perubahan kebijakan dan tata kelola perekonomian yang sedang berjalan.
Menurut Airlangga, Moody's membutuhkan penjelasan soal arah kebijakan fiskal Indonesia sejak kehadiran Danantara. Dengan demikian, lembaga tersebut tidak lagi merasa ada ketidakpastian arah kebijakan fiskal Indonesia.
Airlangga mengatakan dividen yang semula masuk ke kas negara sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kini masuk ke Danantara sejak lembaga tersebut dibentuk.
Danantara selaku sovereign wealth fund (SWF) juga memerankan fungsi untuk investasi. Menurut Airlangga, poin-poin tersebut perlu dijelaskan oleh Danantara kepada Moody's.
"Karena [kebijakan fiskal] tahun ini tentu ada perbedaan di dalam anggaran, terutama terkait dengan investasi," tuturnya.
Lebih lanjut, dari sisi pemerintah, Airlangga menyatakan komitmen untuk menjaga defisit anggaran maksimal tiga persen dan rasio utang terhadap PDB (produk domestik bruto) di bawah 40 persen.
"Secara makro kami jaga," tegasnya.
Sebelumnya, Moody's Investors Service mengubah prospek peringkat kredit kedaulatan Indonesia dari stabil menjadi negatif, dengan menegaskan peringkat kredit Indonesia di Baa2.
Lembaga tersebut menyoroti meningkatnya ketidakpastian dan koherensi yang terjadi dalam pembuatan kebijakan. Hal itu sejalan dengan komunikasi kebijakan yang dianggap lemah, sehingga meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah.
Di samping itu, risiko tata kelola dan kelembagaan yang muncul juga dapat memengaruhi kepercayaan investor. Itu berpotensi meningkatkan biaya pinjaman dan mempertaruhkan ketahanan ekonomi jangka panjang.
Dalam laporannya, Moody's juga menyoroti pentingnya memperkuat basis penerimaan negara untuk mendukung belanja-belanja prioritas dan menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
(lom/dmi)
