Jakarta, CNN Indonesia --
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memutuskan memangkas sejumlah tunjangan para anggota dewan periode 2024-2029.
Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/9), Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR dengan para pemimpin fraksi di DPR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasil rapat itu memutuskan bahwa DPR akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota dewan yang terdiri dari biaya langganan listrik, jasa telepon, hingga biaya transportasi.
"DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan a. biaya listrik dan b. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi," kata Dasco.
Keputusan itu disampaikan Dasco dalam merespons tenggat waktu 17+8 Tuntutan Rakyat.
Tuntutan yang terbagi dua bagian ini diusung dalam gelombang demonstrasi akhir Agustus 2025, yang salah satunya jatuh tempo pada Jumat (5/9). Tuntutan 17+8 dibuat berdasarkan aspirasi publik yang disaring oleh koalisi sipil.
Ada dua bagian tuntutan dalam 17+8, yakni tuntutan jangka pendek dan jangka panjang. Tuntutan jangka pendek diberi tenggat satu pekan, sedangkan tuntutan jangka panjang diberi tenggat satu tahun.
Pada tuntutan jangka pendek, ada 17 poin yang diminta rakyat kepada DPR, TNI, dan Polri. Poin-poin tuntutan itu antara lain penarikan TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran; bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR; publikasi transparansi anggaran; dan pecat atau sanksi kader partai politik (parpol) yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
Sebagian sudah ada yang ditunaikan. Salah satunya soal sanksi kader parpol yang dianggap tidak etis dan memicu kemarahan publik.
Namun, tak sedikit tuntutan jangka pendek yang belum ditunaikan. Misalnya, pembebasan semua demonstran 25-31 Agustus yang masih ditahan polisi.
Tuntutan lain yang belum dikerjakan seperti TNI kembali ke barak hingga pembentukan tim investigasi kematian driver ojek online Affan Kurniawan dan semua demonstran yang jadi korban saat aksi 25-31 Agustus.
Beberapa tuntutan juga ada yang mendesak transparansi anggaran DPR dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi. Terkait ini, Dasco menegaskan DPR akan memperkuat transparansi dan pelibatan publik tersebut.
"DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi, dan kebijakan lainnya," kata Dasco.
Sementara itu, isi tuntutan jangka panjang antara lain reformasi DPR besar-besaran, reformasi partai politik, sahkan RUU Perampasan Aset, hingga evaluasi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan mulai dari PSN, UU Cipta Kerja hingga tata kelola Danantara. Tuntutan ini harus ditunaikan paling lambat 31 Agustus 2026.
(blq/end)
