Jakarta, CNN Indonesia --
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyebut Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat ini tak lagi masuk dalam kategori negara demokrasi elektoral, melainkan sebagai negara otoritarianisme elektoral.
Usman mengutip laporan V-Dem Institute (Varieties of Democracy) yang dirilis pada Februari 2025 lalu. V-Dem Institute adalah sebuah lembaga penelitian independen yang berbasis di Universias Gothenburg, Swedia, yang mengukur pelaksanaan demokrasi-demokrasi di dunia lewat pendekatan multidimensional.
"Ini sudah diperingatkan dalam laporan Varieties of Democracy di bulan Februari tahun ini, di mana Indonesia sudah tidak lagi tergolong sebagai demokrasi elektoral, melainkan sebagai otoritarianisme elektoral," kata Usman dalam program satu tahun Prabowo-Gibran di CNN Indonesia TV, Senin (20/10) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan kategori itu, kata Usman, meski melaksanakan pemilu, namun Indonesia tak lagi dianggap sebagai sebagai negara demokrasi.
Dia terutama menyoroti sejumlah korban tewas dalam gelombang unjuk rasa 25-31 Agustus lalu di beberapa daerah yang tak ada tindak lanjut. Dia mengkritik karena tidak ada keadilan dan investigasi dalam insiden tersebut.
"Kepolisian tidak melakukan investigasi, pemerintah tidak melakukan investigasi, enam lembaga hak asasi manusia, pekan lalu saya lihat di DPR tidak ada hasil apa-apa," kata Usman.
Menurut dia, hingga saat ini, baik pemerintah maupun aparat penegak hukum tak memiliki keseriusan untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Fungsi pengawasan dan keseimbangan DPR
Dia juga mengkritik Komisi III DPR selaku mitra pemerintah dalam penegakan hukum yang bahkan tak pernah mengundang Kapolri untuk meminta pertanggungjawaban. Termasuk Komisi I yang tak pernah menggunakan kewenangannya untuk mengusut keterlibatan tentara dalam demo 25-31 Agustus.
"Jadi, ada disfungsi dalam check and balances, dalam sistem pengawasan dan keseimbangan," kata Usman yang pernah menjadi Koordinator Badan Pekerja KontraS tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto membantah dewan legislatif telah kehilangan fungsi pengawasan. Menurutnya, fungsi-fungsi check balances terus dilakukan DPR, termasuk dalam kasus dugaan pelanggaran HAM.
"Dan kita melihat bahwa di ruang-ruang DPR, di ruang-ruang rapat komisi, kita melihat kontrol tetap berjalan. Kita melihat juga bagaimana teman-teman di DPR tetap kritis terhadap pemerintahan," katanya.
Namun, Wihadi menilai pemerintah saat ini masih dalam tahap transisi sehingga masih memerlukan perbaikan.
"Jadi ini kan dalam satu tahun kita melihat bahwa memang tidak semuanya kita harus sempurna. Tapi ini masa transisi yang nanti harus kita lalui, bagaimana DPR berubah, kabinet berganti, sistem daripada pengawasan ini perlu penyesuaian," kata kader Gerindra yang terpilih ke DPR dari dapil Bojonegoro-Tuban, Jawa Timur.
Prabowo-Gibran telah menginjak satu tahun pemerintahan sejak resmi dilantik pada 20 Oktober 2024. Selama setahun memimpin, Prabowo terus mendorong beberapa program strategis pemerintahannya mulai dari MBG, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, hingga pemberantasan korupsi.
Namun, sejumlah program itu masih menuai kriitk banyak pihak. Survei Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat setahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum memenuhi ekspektasi publik.
Celios menempatkan kinerja kabinet dengan skor 3 dari 10, turun dari survei 100 hari pertama yang sebelumnya berada di angka 5.
Peneliti Hukum CELIOS Muhammad Saleh mengungkapkan mayoritas publik merasa program pemerintah belum menghadirkan perubahan nyata. Berdasarkan hasil survei, 45 persen responden menyebut kondisi ekonomi rumah tangganya stagnan, 27 persen merasa lebih buruk, dan hanya 28 persen yang merasa lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
Kinerja penegakan hukum juga mendapat sorotan tajam, dengan 75 persen responden menilai masih buruk, serta 91 persen menilai komunikasi kebijakan pemerintah tidak memadai.
Sementara itu bertepatan dengan satu tahun pemerintahannya, Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).
Puluhan menteri hingga pemimpin lembaga di dalam kabinetnya hadir dalam sidang kabinet paripurna tersebut.
Sejumlah hal disampaikan Prabowo dalam rapat kabinet, termasuk soal kemiskinan dan pengangguran di tengah rakyat Indonesia.
Dia mengatakan angka kemiskinan pada masa pemerintahannya turun ke 8,47 persen per Maret 2025, dan menjadi rekor terendah sepanjang sejarah Indonesia.
"Kita bersyukur juga angka kemiskinan turun ke 8,47 persen. Ini saya diberitahu catatan oleh para pakar ini angka terendah sepanjang sejarah RI," kata Prabowo dalam sidang kabinet itu.
Tak hanya kemiskinan, Prabowo mengatakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga turun menjadi 4,67 persen per Februari 2025.
Kendati demikian, ia tak ingin pemerintahannya berpuas diri. Ia menilai angka 4,67 persen dari total penduduk 287 juta orang tersebut masih cukup besar.
(kid/thr/kid)
