Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan sejumlah strategi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2027.
Pemerintah akan memprioritaskan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik serta mengelola utang secara aktif untuk menekan risiko dan biaya pembiayaan.
Plt Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan strategi pembiayaan utang pemerintah pada 2027 akan diarahkan agar tetap aman, murah, dan terukur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam rangka mencari pembiayaan strateginya adalah yang aman, murah, dan terukur. Jadi kita pertama memprioritaskan pembiayaan dari SBN domestik untuk mengurangi risiko eksternal. Yang kedua tadi disampaikan juga di presentasi, menjalankan active debt management seperti liability management untuk menekan biaya bunga," ujar Ferry dalam konferensi pers di Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta Pusat, Rabu (19/8).
Ia menjelaskan pemerintah juga akan menjaga keseimbangan antara utang berjangka pendek dan panjang untuk mencegah penumpukan risiko. Dengan strategi tersebut, pemerintah memperkirakan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tetap berada pada level aman.
Ferry mengatakan ketidakpastian global tetap menjadi tantangan, termasuk terhadap biaya pembiayaan dan arus modal. Karena itu, pemerintah akan mengelola risiko portofolio melalui diversifikasi tenor, jenis instrumen, mata uang, serta basis investor.
Langkah tersebut ditujukan untuk memitigasi risiko tingkat bunga, nilai tukar, hingga risiko pembiayaan kembali atau refinancing risk, dengan biaya yang tetap efisien dan terjangkau.
"Dalam memastikan pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN secara optimal di tengah dinamika pasar keuangan global, pemerintah menerapkan strategi penerbitan instrumen yang fleksibel, terukur, dan opportunistic dengan memprioritaskan pasar domestik untuk mendukung pendalaman pasar keuangan," ujar Ferry.
Ferry mengatakan kebutuhan pembiayaan tersebut disusun sejalan dengan target defisit APBN 2027 yang dipatok Rp671,12 triliun atau sekitar 2,40 persen terhadap PDB. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan outlook defisit 2026 sebesar 2,82 persen dari PDB.
Dalam rancangan pembiayaan 2027, pemerintah juga memasukkan sejumlah instrumen selain utang. Di antaranya melalui peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, Special Mission Vehicle (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), dan sovereign wealth fund (SWF).
Selain itu, saldo anggaran lebih (SAL) disebut akan digunakan sebagai buffer untuk menghadapi ketidakpastian. Sementara untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), skema pembiayaan perumahan melalui fasilitas likuiditas juga masuk dalam rencana pembiayaan tahun depan.
Ferry mengatakan pemerintah juga akan mengandalkan diversifikasi sumber pembiayaan, termasuk melalui Panda Bonds, serta memperluas pasar keuangan domestik dan pemanfaatan instrumen pembiayaan pembangunan.
"Kami berharap pembiayaan defisit anggaran ini akan dilakukan secara pruden, inovatif, dan berkelanjutan melalui pengelolaan utang yang hati-hati, diversifikasi sumber pembiayaan termasuk tadi disampaikan terkait dengan Panda Bonds, kemudian pendalaman pasar keuangan domestik serta optimalisasi pemanfaatan instrumen pembiayaan pembangunan," tutur Ferry.
(del/sfr)
