Jakarta, CNN Indonesia --
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan badannya mendapat alokasi anggaran Rp268 triliun pada 2026.
Alokasi tersebut tertuang dalam Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 3 Juli 2025.
"Badan Gizi Nasional telah menetapkan pagu anggaran tahun anggaran (TA) 2026 sebesar Rp268 triliun dengan fokus utama pada program pemenuhan gizi melalui Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah dan kelompok rentan," ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dadan menjelaskan sebelumnya BGN hanya mendapatkan pagu indikatif Rp217 triliun. Setelah pembahasan, pemerintah menambahkan Rp50 triliun sehingga jumlahnya naik menjadi Rp268 triliun.
Sementara itu, angka Rp335 triliun yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Nota Keuangan RAPBN 2026 mencakup Rp67 triliun sebagai standby budget, di luar pagu resmi BGN.
Alokasi tambahan Rp50 triliun tersebut dibagi untuk sejumlah kebutuhan. Sekitar Rp34,4 triliun dialokasikan untuk bantuan pangan MBG anak sekolah. Lalu Rp3,1 triliun untuk ibu hamil, menyusui, dan balita.
Anggaran lain mencakup belanja pegawai Rp3,9 triliun, digitalisasi Rp3,1 triliun, promosi dan edukasi Rp280 miliar, pemantauan Rp700 miliar, sistem dan tata kelola Rp412 miliar, serta koordinasi penyediaan dan penyaluran termasuk gaji tenaga gizi dan akuntan Rp3,8 triliun. Sisanya, Rp59 miliar dialokasikan untuk program dukungan manajemen.
"Kalau dilihat dari komposisinya, 95,4 persen anggaran atau sekitar Rp255,58 triliun memang diarahkan langsung untuk program pemenuhan gizi nasional, terutama Makan Bergizi Gratis. Sisanya hanya 4,6 persen yang digunakan untuk dukungan manajemen," jelas Dadan.
Jika dilihat dari fungsi, Rp223 triliun masuk sektor pendidikan, Rp24,7 triliun sektor kesehatan, dan Rp19,7 triliun sektor ekonomi. Dari sisi jenis belanja, hampir seluruh anggaran diarahkan untuk belanja barang senilai Rp261,8 triliun (97,7 persen), sedangkan belanja pegawai hanya Rp3,8 triliun (1,4 persen) dan belanja modal Rp2,3 triliun (0,9 persen).
Berdasarkan klasifikasi operasional, hanya Rp7,7 triliun (2,9 persen) untuk belanja operasional, sementara Rp260,2 triliun (97,1 persen) non-operasional, yang difokuskan pada intervensi langsung kepada penerima manfaat.
Program pendidikan mendapat porsi terbesar. Dari total Rp223,58 triliun, sekitar Rp94,3 triliun dialokasikan untuk anak SD/MI dengan target 28,3 juta murid. Anggaran untuk PAUD/TK mencapai Rp27 triliun, SMP/MTs Rp46,2 triliun, SMA/MA Rp41,9 triliun, SLB Rp540 miliar, dan santri Rp13,3 triliun. Total penerima manfaat di sektor pendidikan mencapai 67,1 juta orang.
Sementara itu, sektor kesehatan menerima Rp24,7 triliun. Dana ini dialokasikan untuk ibu hamil Rp7,3 triliun, balita Rp8,6 triliun, dan ibu menyusui Rp8,7 triliun. Jumlah penerima manfaat kesehatan diproyeksikan 7,4 juta orang. Jika digabung, total penerima manfaat program MBG pada 2026 mencapai 74,5 juta orang dengan anggaran sekitar Rp248,2 triliun.
(del/sfr)
