Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan listrik nasional tetap aman dan tidak akan terjadi pemadaman, meski PT PLN (Persero) masih memburu sekitar 18 juta hingga 20 juta ton batu bara untuk memenuhi kebutuhan pembangkit sepanjang 2026.
Bahlil mengatakan kebutuhan batu bara PLN pada tahun ini mencapai 154 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 134 juta ton telah diamankan melalui kontrak pasokan.
"Batu bara pun dari total kebutuhan 154 juta ton PLN pada tahun 2026, PLN sudah melakukan kontrak 134 juta ton. Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 juta sampai 20 juta ton yang belum. Jadi overall enggak ada masalah," kata Bahlil usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (18/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ditanya mengenai potensi pemadaman listrik akibat pasokan batu bara, Bahlil menegaskan kondisi kelistrikan nasional masih aman.
"Insyaallah enggak," ujarnya.
Untuk memastikan kebutuhan batu bara PLN dapat terpenuhi, pemerintah membentuk tim khusus yang akan mengawal proses pengadaan dan distribusi batu bara ke pembangkit listrik.
Menurut Bahlil, pembentukan tim tersebut telah mendapatkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Tim akan beranggotakan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta PLN.
"Dalam rangka memastikan koordinasi, kerja sama, dan kepastian PLN untuk mendapatkan batu bara, kami meminta izin kepada Bapak Presiden dan arahan Bapak Presiden adalah membentuk tim," ujarnya.
Ia menjelaskan tim tersebut dibentuk untuk memastikan batu bara yang telah ditugaskan pemerintah benar-benar sampai ke pembangkit listrik dan digunakan sesuai kebutuhan.
"Kita ingin agar tidak ada masalah di teknis. Jangan barang sudah ada, ESDM sudah memberikan penugasan kepada PLN, tapi kalau tidak dieksekusi kan enggak nyampe di power plant," katanya.
Selain memastikan pasokan, tim tersebut juga akan mengawasi aspek transparansi harga batu bara untuk PLN. Bahlil menilai pengawasan diperlukan agar biaya operasional PLN tetap efisien dan tidak membebani keuangan negara.
"Nah dalam rangka bagaimana meminimalisir OPEX-nya, maka negara harus hadir dengan dilakukan pengawasan yang profesional," ujarnya.
Meski pasokan secara umum dinilai aman, Bahlil mengakui pemerintah masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan batu bara kalori menengah sekitar 5.200 kcal/kg yang banyak digunakan pembangkit listrik.
Menurutnya, kualitas cadangan batu bara nasional terus menurun sehingga pasokan batu bara dengan spesifikasi tersebut semakin terbatas.
"Memang ada kendala sedikit terhadap batu bara yang medium, kalori yang 5.200. Kita tahu sekarang kalori batu bara kita semakin hari semakin rendah. Nah ini yang lagi kita cari solusinya. Tapi secara yang lainnya enggak ada masalah," katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengkaji berbagai opsi untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan PLN dan keberlangsungan usaha perusahaan tambang, termasuk terkait harga batu bara domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) yang saat ini dipatok US$70 per ton.
Bahlil mengakui biaya produksi batu bara terus meningkat sehingga pemerintah perlu mencari formula yang tidak merugikan PLN maupun pelaku usaha.
"Kita juga harus membijaksanai agar teman-teman pengusaha jangan juga dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi, enggak mungkin juga. Karena pengusaha juga harus kita jaga agar mereka tidak rugi," ujarnya.
(lau/ins)
Add
as a preferred source on Google
