Jakarta, CNN Indonesia --
Mulai tahun 2026, wisatawan mancanegara tak bisa sembarangan melancong ke Bali. Kebijakan anyar diterapkan Pemerintah Provinsi Bali yang bakal memeriksa jumlah saldo tabungan dan daftar aktivitas wisatawan selama di Pulau Dewata.
Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, kebijakan tersebut dirancang agar hanya wisatawan mancanegara (wisman) berkualitas yang bisa datang ke Bali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Salah satu aspek yang diperhatikan untuk pariwisata yang berkualitas adalah berapa uangnya tiga bulan terakhir di buku tabungan," ujar Wayan Koster di Gianyar, Bali, Kamis (1/1), melansir Antara.
Bukan hanya dilihat saldo tabungan, tetapi 'itinerary' wisatawan juga perlu dilaporkan. Setiap wisman yang ingin berlibur di Bali perlu menunjukkan tanggal, waktu, dan daftar aktivitas selama berkunjung ke Pulau Dewata ini.
"Ini supaya terkontrol semua, seperti juga kalau kita berwisata ke negara lain, dengan kebijakan negara lain seperti itu, kita akan melakukan hal yang sama," sambung Koster.
Sebelumnya, Koster mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali mencapai lebih dari 7 juta orang melalui moda transportasi udara dan 71 ribu orang melalui moda transportasi laut.
Angka tahun ini mencetak rekor tertinggi di sejarah pariwisata Bali. Lonjakan wisatawan ini mulai meningkat dari tahun ke tahun, sejak meredanya pandemi Covid-19 di Indonesia.
Pada tahun 2022, asosiasi usaha pariwisata meminta Pemprov Bali untuk membuka lebar akses kunjungan wisman, termasuk dengan memberi banyak kemudahan bagi wisatawan. Akhirnya, kini jumlah wisatawan di Bali semakin meroket sampai sulit tersaring.
"Semua dikerahkan supaya orang mau datang ke Bali, itulah yang berlangsung sekarang. Jadilah dia [wisman] keenakan. Nah, ini harus kita atasi, dan mengatasi tidak bisa sehari dua hari, perlu kesabaran," kata Koster.
Hingga saat ini, pemerintah pusat belum mengumumkan target kunjungan wisatawan ke Bali untuk tahun 2026. Namun dengan adanya kebijakan anyar tersebut, Bali diharapkan agar tidak hanya fokus pada target jumlah wisatawan, tapi juga beralih memprioritaskan pariwisata berkualitas.
"Ke depan ini kita akan mulai mengarah kepada pariwisata berkualitas. Jadi tidak secara jumlah semata, tapi yang berkualitas yang dirancang melalui peraturan daerah itu tata kelola kepariwisataan," tegasnya.
(ana/asr)
