Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat Banggar DPR RI pada Rabu (17/6), setelah Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar Ekonomi Makro menyelesaikan pembahasan bersama pemerintah.
"Baiklah Bapak-Ibu sekalian karena sudah bisa kita setujui bersama, rapat Panja Asumsi KEM-PPKF 2027 sebagai pengantar Nota Keuangan Bapak Presiden dapat kita akhiri," ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komisi XI DPR RI sebelumnya juga telah menyepakati KEM-PPKF 2027 bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan KEM-PPKF 2027 memiliki nilai strategis karena untuk pertama kalinya disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan kebijakan ekonomi dan fiskal berjalan terintegrasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Purbaya menjelaskan APBN 2027 akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi katalis bagi peningkatan investasi swasta.
Sementara itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan diarahkan untuk mempercepat investasi produktif pada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi.
Pemerintah juga berencana melanjutkan deregulasi dan penyederhanaan perizinan guna memperkuat iklim investasi.
"Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 persen sampai dengan 6,5 persen dengan trajektori menuju 8 persen pada tahun 2029. Pencapaian ini harus ditopang oleh akselerasi investasi yang sangat kuat, yakni pada kisaran 6,5 persen sampai dengan 7,5 persen," ujar Purbaya, Kamis (11/6) lalu.
Dalam KEM-PPKF 2027, pemerintah dan DPR menyepakati pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.
Defisit anggaran ditetapkan sebesar 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sedangkan inflasi dijaga pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Nilai tukar rupiah diproyeksikan berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, sementara tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun dipatok pada rentang 6,5 persen hingga 7,3 persen.
Selain asumsi makro, pemerintah dan DPR juga menyepakati sejumlah sasaran pembangunan pada 2027.
Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6 persen hingga 6,5 persen, rasio gini berada di kisaran 0,362 hingga 0,367, serta tingkat pengangguran terbuka ditekan menjadi 4,3 persen hingga 4,87 persen.
Pemerintah juga menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2027.
Sementara itu, pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita ditargetkan berada di kisaran US$5.800 hingga US$5.840.
(lau/sfr)
Add
as a preferred source on Google
