Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Gizi Nasional (BGN) membantah informasi yang menyebut anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Klarifikasi itu disampaikan melalui unggahan resmi akun Instagram BGN.
Dalam unggahan tersebut, BGN menegaskan pagu anggaran resmi lembaga untuk 2026 sejak awal memang sebesar Rp268 triliun sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Informasi mengenai pemangkasan anggaran MBG tahun ini tidak benar. Anggaran Badan Gizi Nasional tahun 2026 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 adalah sebesar Rp268 triliun," tulis BGN, Minggu (24/5).
BGN menjelaskan angka Rp335 triliun yang selama ini beredar di publik berasal dari gabungan pagu APBN BGN sebesar Rp268 triliun dan dana cadangan (standby fund) sebesar Rp67 triliun yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
Karena itu, BGN menyebut fokus pengelolaan anggaran saat ini sepenuhnya berada pada pagu utama Rp268 triliun tanpa melibatkan dana cadangan tersebut.
Dalam penjelasannya, BGN juga memaparkan sebagian besar alokasi anggaran akan digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG di seluruh Indonesia.
Dari total alokasi Rp249 triliun yang digunakan untuk operasional program, sekitar 70 persen dialokasikan untuk bahan baku makanan.
Kemudian 20 persen digunakan untuk operasional, distribusi kendaraan, serta insentif relawan. Sementara 10 persen lainnya diperuntukkan bagi kebutuhan intensif lainnya.
BGN menyatakan pengelolaan dana dilakukan secara ketat agar program MBG berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.
"Pemerintah memastikan program MBG tetap berjalan tanpa mengurangi efektivitas layanan bagi siswa sekolah," tulis BGN.
Hingga akhir April 2026, realisasi anggaran MBG disebut telah mencapai Rp75 triliun. Adapun per 24 Mei, program tersebut telah menjangkau 62,4 juta penerima manfaat yang dilayani melalui 29.225 SPPG di berbagai wilayah Indonesia.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan adanya sejumlah penyesuaian pelaksanaan program MBG di tengah upaya efisiensi anggaran pemerintah.
Salah satu perubahan yang diumumkan ialah layanan MBG untuk anak sekolah dikurangi dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan, kecuali untuk sekolah yang masih menjalankan kegiatan belajar enam hari dan sekolah di daerah 3T serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
Selain itu, pelayanan MBG pada masa libur sekolah hanya diberikan kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut angka Rp268 triliun sebagai anggaran sementara MBG 2026z Purbaya mengatakan pemerintah melakukan penghematan untuk memperbaiki tata kelola program MBG dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
(del/pta)
Add
as a preferred source on Google
