Jakarta, CNN Indonesia --
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap penyebab maraknya kasus siswa keracunan usai mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam dua bulan terakhir.
Dadan menjelaskan kasus keracunan MBG yang marak terjadi dalam dua bulan terakhir gara-gara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG tidak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal tersebut disampaikan Dadan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (1/10) hari ini.
"Kita bisa lihat bahwa kasus kejadian banyak terjadi di dua bulan terakhir dan ini berkaitan dengan berbagai hal. Kami bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang kami tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama," jelasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia lantas mencontohkan dalam beberapa kasus keracunan MBG diketahui bahwa pihak SPPG melakukan pembelian bahan baku sejak H-4 pengolahan. Padahal, aturan yang ditetapkan mewajibkan pembelian bahan baku pada H-2.
Selain itu, Dadan menyebut dari hasil investigasi di Bandung, Jawa Barat, ditemukan juga proses memasak hingga pengiriman yang melewati ketentuan hingga lebih dari 6 jam.
"Optimalnya di 4 jam (durasi memasak ke pengiriman). Seperti di Bandung itu ada yang memasak dari jam 9 dan kemudian di delivery-nya ada yang sampai jam 12, ada yang jam 12 lebih," tuturnya.
Dadan memastikan pihaknya telah memberikan sanksi berupa penutupan sementara kepada SPPG yang terbukti tidak mematuhi SOP hingga berujung kasus keracunan para siswa selaku penerima manfaat.
Selama ditutup, ia menyebut pihak SPPG juga diwajibkan melakukan perbaikan serta menyiapkan langkah mitigasi agar kasus keracunan kembali terulang, termasuk soal tanggung jawab terhadap para korban yang menderita keracunan.
"Oleh sebab itu penutupan bersifat sementara tersebut waktunya tidak terbatas, tergantung dari kecepatan SPPG dapat mampu melakukan penyesuaian diri dan juga menunggu hasil investigasi," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut kesalahan atau kekurangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia hanya 0,00017 persen saja.
Ia tidak menampik apabila dalam pelaksanaannya program MBG masih memiliki kekurangan dan belum sempurna, termasuk soal kasus-kasus keracunan makanan.
Akan tetapi, ia mengklaim jumlahnya sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan keseluruhan penerima manfaat.
"Bahwa ada kekurangan iya, ada keracunan makan iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017 persen," ujarnya.
(tfq/pta)
