Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut bahwa September 2026 masih menjadi fase kritis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Semua pihak diminta untuk tetap mewaspadai kondisi tersebut.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, hasil pemantauan pihaknya, terdapat tiga faktor utama yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni kondisi kering yang masih dominan, tingginya potensi karhutla terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta mulai terdeteksinya sebaran asap di sejumlah wilayah.
"Karena itu, periode September ini masih menjadi fase kritis yang membutuhkan kesiapsiagaan bersama," ujar Faisal dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Jakarta, Senin (7/9), melansir laman BMKG.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Faisal menjelaskan, El Nino diprediksi masih akan bertahan hingga awal tahun 2027. Merujuk data BMKG, hingga Dasarian III Agustus El Nino berada pada intensitas sangat kuat dengan indeks Nino 3.4 mencapai +2.74.
Kondisi tersebut menunjukkan suhu muka laut di Samudra Pasifik lebih hangat dibandingkan dengan kondisi normal dan berpotensi menyebabkan berkurangnya curah hujan di Indonesia.
Menurut BMKG, hingga awal September, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada pada musim kemarau, sementara hujan yang terjadi umumnya bersifat lokal dan belum mampu memperbaiki kondisi kekeringan secara merata.
Hasil analisis BMKG juga menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan awan hujan pada periode 6-13 September masih relatif rendah di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan, serta sebagian Sulawesi dan Papua Selatan.
Menurut Faisal, kondisi ini menunjukkan peluang hujan alami untuk membantu pemadaman karhutla masih terbatas. Ia menerangkan, wilayah yang masih perlu mendapat perhatian utama meliputi Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
BMKG juga mendeteksi sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan yang berpotensi memengaruhi kualitas udara. Faisal menjelaskan pemantauan konsentrasi partikulat halus (PM2.5) menunjukkan peningkatan pada beberapa lokasi yang terdampak aktivitas karhutla.
"Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian sumber kebakaran harus dilakukan sedini mungkin," jelas dia.
Menurut Faisal, salah satu upaya yang masih terus dilakukan untuk menangani masalah karhutla adalah operasi modifikasi cuaca (OMC). Langkah ini dilakukan bersama dengan kementerian dan lembaga terkait seperti BNPB, BUMN, dan pihak terkait lainnya.
"OMC tidak hanya digunakan untuk mitigasi karhutla, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya air dan ketahanan pangan nasional. Operasi dilaksanakan secara adaptif berdasarkan kondisi atmosfer dan kebutuhan masing-masing wilayah," jelas Faisal.
Menko Polkam Djamari Chaniago, dalam rapat tersebut, juga menegaskan bahwa penanggulangan karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara konsisten oleh seluruh pihak.
"Upaya pencegahan dan penanganan karhutla bukan hanya tanggung jawab kelembagaan, tetapi juga tanggung jawab moral, profesi, dan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak," uajr Djamari.
Ia mengingatkan, Indonesia masih menghadapi dampak El Nino yang berpotensi memperpanjang kondisi kering di sejumlah wilayah, sehingga langkah mitigasi perlu dilakukan secara terukur dengan memanfaatkan informasi dan analisis BMKG sebagai dasar pengambilan keputusan.
(dmi)
