Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah China akhirnya buka suara soal permasalahan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh dan kesulitan keuangan yang dialami oleh PT KAI buntut proyek itu.
Melalui pernyataan resmi yang disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun, Negeri Tirai Bambu tersebut menyatakan sejatinya saat melaksanakan proyek ini, pemerintahan kedua negara telah berkomunikasi dan berkoordinasi erat, termasuk dalam menilai investasi, angka-angka keuangan dan potensi ekonominya.
"Perlu ditegaskan ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan. Otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua belah pihak telah menjalin koordinasi yang erat untuk memberikan dukungan yang kuat bagi pengoperasian kereta api yang aman dan stabil," katanya Senin (20/10) lalu seperti dikutip dari website resmi pemerintah China.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan China akan selalu siap untuk terus bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasian Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi supaya sarana ini bisa memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas di kawasan.
Masalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kembali diungkit belakangan ini. Salah satu masalah yang diungkit terkait besarnya utang proyek tersebut.
Sebagai informasi, nilai investasi proyek tersebut tembus US$7,2 miliar atau Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS).
Dana itu lebih besar jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam proposal dari China saat menawarkan proyek itu ke Indonesia. Pasalnya, dalam proposal, China hanya menawarkan nilai investasi US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS).
Sebanyak 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank. Sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.
Nah besarnya utang itu memicu polemik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beberapa waktu lalu menolak jika utang itu dibayar APBN.
Dalihnya, Whoosh saat ini dikelola oleh Danantara. Danantara juga sudah mengambil dividen dari BUMN yang biasanya masuk ke kas negara sampai dengan Rp80 triliun.
Dengan fakta itu, kata Purbaya, akan sangat lucu bila dana APBN digunakan lagi untuk membayar utang Whoosh.
"Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja," kata Purbaya usai Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).
Proyek busuk
Selain utang, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan pernah mengungkap proyek itu busuk.
Selain terkait nilai investasi yang tak sesuai proposal awal, kebusukan juga terjadi pada pembangunan. Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berjalan serampangan.
Itu salah satunya terjadi pada pembangunan pilar LRT yang dikerjakan oleh PT KCIC di KM 3 +800.
Kementerian PUPR mengatakan pembangunan pilar dilakukan tanpa izin dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Selain itu, PUPR juga menilai bahwa pengelolaan sistem drainase dari pengerjaan proyek tersebut buruk karena tidak dibangun sesuai kapasitas.
Akibat masalah itu, proyek telah menimbulkan genangan air pada Tol Jakarta-Cikampek dan kemacetan pada ruas jalan tol.
Karena itulah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Komite Keselamatan Konstruksi pada 2020 lalu sempat menghentikan pelaksanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Untuk mengatasi kebusukan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2021 lalu membentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
Pembentukan komite tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang diteken Jokowi pada, Rabu (6/10).
Komite dipimpin oleh Luhut.
"Jadi memang saya menerima proyek (Whoosh) sudah busuk itu barang," katanya di Jakarta, Kamis (16/10) lalu.
(agt)
