Jakarta, CNN Indonesia --
Ratusan massa dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9).
Pantauan di lokasi, massa awalnya melakukan long march dari Gedung ILO di Jalan MH Thamrin menuju Jalan Medan Merdeka Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Massa membawa sejumlah poster dan spanduk tuntutan. Di antaranya bertuliskan ' Kami menagih janjimu hapus outsourcing, bentuk Satgas PHK'. 'Miskinkan koruptor'.
Massa juga membawa sebuah boneka tikus berdasi dengan kondisi perut yang membuncit.
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Unang Sunarno mengatakan patung itu sebagai simbol pejabat-pejabat yang memakan uang rakyat.
"Dari rezim ke rezim banyak korupsi, dengan simbol patung tikus ini, harapan kami para koruptor ditangkap," kata Sunarno. KASBI merupakan bagian dari Aliansi Gebrak.
Polisi telah menutup Jalan Medan Merdeka Selatan. Kendaraan dari arah Jalan Medan Merdeka Barat tidak bisa berbelok ke arah Jalan Medan Merdeka Barat.
Ada lima tuntutan prioritas dalam aksi ini. Pertama, hentikan brutalitas aparat dan praktik militerisme terhadap rakyat.
"Stop penembakan, penyiksaan, dan mobilisasi kendaraan tempur di kawasan sipil; tarik pasukan bersenjata dari ruang publik," kata Sunarno.
Foto: cnn indonesia/ agder
infografis: Penangkapan Besar Demo Agustus
Kedua, bebaskan tanpa syarat seluruh peserta aksi dan aktivis demokrasi yang ditangkap dan hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat.
Ketiga, usut tuntas pembunuhan dan penghilangan paksa. Gebrak meminta pembentukan tim independen untuk mengungkap 10 korban meninggal dan orang hilang serta adili aparat pelaku serta komandan yang bertanggung jawab.
"Cabut kebijakan anti-rakyat dan pajak mencekik. Batalkan kenaikan tarif pajak yang membebani rakyat miskin dan kelas menengah; hapus UU Cipta Kerja, KUHP, UU Minerba, Proyek Strategis Nasional, dan kebijakan anti-rakyat lainnya," ujarnya.
Kelima, Gebrak meminta pemotongan anggaran pejabat dan Polri untuk kesejahteraan rakyat.
"Hentikan kemewahan pejabat dan pembengkakan dana kepolisian; alihkan untuk pendidikan, kesehatan, pangan murah, dan upah layak," katanya.
(yoa/wis)
