Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengungkapkan kekhawatirannya jika pemerintah tak segera bertindak seiring maraknya kasus keracunan pada program makan bergizi gratis (MBG).
Charles menilai ada potensi orang tua akan mulai melarang anaknya untuk mengonsumsi MBG menyusul angka keracunan yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Hal itu disampaikan Charles dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi IX DPR, bersama sejumlah organisasi sipil membahas MBG, Senin (22/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kok punya keyakinan orang tua murid se-Indonesia akan, apa ya, punya inisiatif atau punya trauma dan ketakutan untuk tidak mengizinkan anaknya mengonsumsi MBG yang disajikan di sekolah," kata dia.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) di dalam rapat itu menyatakan pihaknya mencatat kenaikan kasus keracunan program MBG yang mencapai lebih dari seribu dalam sepekan.
Sejak dirilis pertama pada 14 September lalu, kasus keracunan MBG mencapai 5.360 kasus. Kini, per 21 September, jumlahnya bertambah menjadi 6.452 kasus atau naik 1.092 kasus dalam sepekan.
Charles meyakini jumlahnya bisa lebih banyak. Dia mencontohkan 97 siswa yang menjadi korban keracunan MBG di keluruahan Lagoa, Jakarta Utara beberapa waktu lalu yang tak terliput media.
"Dan saya yakin di tempat lain juga serupa. Mungkin di kabupaten lain, provinsi lain, kejadian keracunan tapi tidak diliput media. Sehingga kalau dikatakan underreported, ya sudah pasti underreported," kata politikus PDIP tersebut.
Di sisi lain, Charles meyakini angka keracunan bisa bertambah banyak seiring peningkatan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Saat ini jumlah kasus keracunan berada di angka enam ribuan dengan jumlah dapur umum sekitar delapan ribu.
"Tapi kalau jumlah dapur semakin banyak, maka logikanya, jumlah anak yang berpotensial menjadi keracunan juga akan semakin banyak," katanya.
Atas dasar itu, dia menilai kasus-kasus keracunan MBG bukan semata masalah teknis pada dapur atau SPPG.
Menurut dia, kasus keracunan MBG merupakan kesalahan sistem.
Masalahnya, lanjut dia, usulan untuk menghentikan MBG saat ini sulit dilakukan. Dia mengatakan MBG merupakan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo, yang anggarannya telah disiapkan.
Sehingga, solusi atau upaya yang paling mungkin dilakukan adalah dengan menekan angka keracunan.
"Tapi saat ini Presiden merasa program ini strategis yang ingin dijalankan dan anggarannya juga sudah disiapkan," katanya.
Charles mengaku tak ingin kasus keracunan membuat program MBG menjadi sia-sia. Apalagi, anggaran yang dialokasikan juga tidak sedikit mencapai puluhan hingga ratusan triliun.
"Ini kita mau cegah. Kita mau cegah kasus keracunan terulang. Kita mau mencegah anggaran negara jadi terbuang sia-sia. Kita juga mau melihat tujuan mulia ini bisa tercapai," kata dia.
(thr/kid)
