Jakarta, CNN Indonesia --
Anggota Komisi IX DPR RI bidang ketenagakerjaan, Nurhadi, menyoroti kericuhan job fair yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di kawasan Cikarang, pada Selasa (27/5) lalu.
Menurut Nurhadi, insiden itu mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan sangat mendesak. Di sisi lain, ia menilai pemerintah daerah seharusnya menyadari job fair bukan sekadar ajang seremonial tahunan, melainkan representasi masalah besar bernama pengangguran struktural.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, menurut Nurhadi, pendekatannya tidak bisa hanya administratif atau event-based semata. Namun, perlu dilihat sebagai bagian dari strategi berkelanjutan dalam pembangunan ketenagakerjaan daerah.
"Bahwa job fair bukan sekadar ajang seremonial tahunan, melainkan representasi dari masalah besar bernama pengangguran struktural," kata Nurhadi dalam keterangannya, Senin (2/6).
Selain itu, dia turut mengkritik kericuhan tersebut yang menunjukkan ketidaksiapan manajerial pemerintah daerah menangani tingginya animo masyarakat terhadap akses kerja.
Politikus Partai NasDem itu menyayangkan kericuhan itu terjadi hanya karena berebut scanner kode QR yang berisi daftar perusahaan pembuka lowongan kerja.
"Seharusnya, antisipasi terhadap lonjakan pengunjung, manajemen alur peserta, distribusi informasi digital, dan pemecahan titik lokasi acara sudah menjadi standar minimum dalam penyelenggaraan job fair berskala besar. Apalagi di tengah badai PHK seperti ini," katanya.
Nurhadi mendorong solusi jangka pendek buntut animo masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Menurut dia, job fair mestinya digelar secara terdesentralisasi mulai level kecamatan atau zona industri.
Selain itu, dia juga meminta pemerintah mengevaluasi ketersediaan dan kesesuaian lapangan kerja dengan profil keterampilan para pencari kerja. Jika mismatch terlalu tinggi, katanya, pemerintah perlu memperbanyak pelatihan vokasional, dan bimbingan karier.
"Dengan angka pengangguran yang masih tinggi dan keresahan sosial yang mulai terlihat dalam bentuk kericuhan seperti ini, job fair ke depan tidak boleh lagi menjadi simbol kepanikan kolektif," kata Nurhadi.
"Job fair harus menjadi jalan keluar nyata menuju pekerjaan yang layak, aman, dan bermartabat. Bukan cuma seremonial," imbuhnya.
Sementara, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengatakan kepadatan job fair di daerahnya merupakan imbas dari tingginya animo masyarakat. Job fair kerja pertama itu membuka 2.000 lebih lowongan pekerjaan, namun pencari kerja yang datang mencapai lebih dari 25.000 orang.
Dia mengungkap bursa lowongan pekerjaan ini merupakan bagian dari program prioritas 100 hari kerja dengan fokus utama pada upaya menekan angka pengangguran di wilayah Kabupaten Bekasi.
"Artinya ke depan kita harus membuka bursa lowongan pekerjaan berikutnya dengan kapasitas lebih dari 2.000 lowongan pekerjaan," kata Ade di lokasi.
(thr/rds)
