Pemprov DKI | CNN Indonesia
Minggu, 27 Jul 2025 08:48 WIB
(Foto: arsip Pemprov DKI)
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan terus melakukan evaluasi atas penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran. Salah satu langkahnya adalah dengan meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, bansos ditujukan bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
"Jika ditemukan adanya keterlibatan dalam praktik judi online, maka bantuan akan dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan," ujar Pramono di Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (26/7).
Pemprov DKI saat ini disebut tengah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), Dinas Sosial, serta Inspektorat, guna mendapatkan informasi yang komprehensif terkait masalah judol.
Kolaborasi ini juga diperkuat oleh penandatanganan nota kesepahaman bersama PPATK dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Rabu (23/7), sebagai bagian dari upaya bersama dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme.
Berdasarkan data PPATK, sepanjang 2024 terdapat 602.419 warga Jakarta yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online, dengan nilai transaksi mencapai Rp3,12 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.033 di antaranya tercatat sebagai penerima bansos.
"Kami ingin memastikan bahwa dana bantuan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat," kata Pramono.
Pramono kemudian mengajak masyarakat untuk terlibat menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan terbebas dari praktik-praktik ilegal. Warga juga diimbau untuk melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan bansos di lingkungannya.
Gubernur Pramono menegaskan, Pemprov DKI berkomitmen untuk terus memperbarui data penerima bansos secara berkala agar bantuan dapat tersalurkan secara adil dan tepat sasaran.
"Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan," pungkas Pramono.
(rea/rir)
