Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut hingga lebih 1.800 kali dalam dokumen terkait kasus predator seksual dan pedofilia Jeffrey Epstein.
Kementerian Kehakiman merilis 3.5 juta dokumen soal Epstein pada Jumat (30/1). Dalam dokumen tersebut pencarian untuk "Donald Trump" disebutkan lebih dari 1.800 kali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dokumen-dokumen itu banyak menjadikan artikel berita yang menyebut Trump sebagai referensi. Ini terutama relasi politikus itu terhadap Epstein di masa lalu.
Sebagaimana orang berpengaruh di New York era 1990-an, Trump disebut menjadi rekan Epstein, yang berupaya menggaet selebritas untuk memoles bisnis dia.
Dokumen yang baru dirilis itu berisi daftar tuduhan terhadap Trump yang dikumpulkan pejabat Biro Investigasi Federal (FBI) tahun lalu, tetapi belum terverifikasi.
Selain itu, ada pula catatan FBI terkait perempuan yang menuduh Trump memperkosanya ketika dia berusia 13 tahun, dan wawancara FBI dengan salah satu korban Epstein yang menyatakan kaki tangan Epstein, Ghislane Maxwell, pernah "memperkenalkan dia" ke Trump di sebuah pesta.
Saat ini, sulit mengungkap sepenuhnya cakupan isi jutaan dokumen itu karena skala rilisnya yang sangat besar.
Di luar itu, juga tak ada bukti tuduhan apa pun terhadap Trump dalam dokumen baru itu yang dianggap kredibel oleh FBI.
Usai ramai nama dia disebut ribuan kali dalam dokumen, Trump buka suaka.
"Saya sendiri tidak melihatnya, tetapi saya diberitahu beberapa orang yang sangat penting bahwa hal itu tidak hanya membebaskan saya, tetapi juga kebalikan dari apa yang diharapkan orang-orang," kata Trump pada Sabtu, demikian dikutip CNN.
Sementara itu, Kementerian Kehakiman juga membantah tuduhan dalam dokumen yang ditujukan untuk Trump.
"Beberapa dokumen berisi klaim yang tidak benar dan sensasional terhadap Presiden Trump yang diserahkan kepada FBI tepat sebelum pemilihan 2020," demikian pernyataan resmi kementerian itu.
Mereka lalu berujar, "Untuk memperjelas, klaim tersebut tidak berdasar dan salah, dan jika punya sedikit saja kredibilitas, tentu saja sudah akan digunakan sebagai senjata melawan Presiden Trump."
Wakil Jaksa Agung Todd Blanche mengatakan Kementerian Kehakiman terlambat menyelesaikan pengawasan dokumen dan menyebut Gedung Putih tak punya wewenang soal ini.
"Izinkan saya memperjelas - mereka tidak ada hubungannya dengan tinjauan ini," kata Blanche.
"Mereka tak punya pengawasan atas tinjauan ini. Mereka tak memberi tahu kementerian ini bagaimana melakukan tinjauan kami, apa yang harus dicari, apa yang harus disunting, dan apa yang tidak boleh disunting," imbuh dia.
Pengungkapan terbaru ini menjadi pengingat saat Trump sempat menolak merilis berkas tersebut.
Namun, pada akhirnya Kongres menentang Trump dan mengesahkan undang-undang yang memaksa Kementerian Kehakiman merilis semua berkas Epstein pada pertengahan Desember.
Epstein sempat dipenjara karena kejahatannya. Dia lalu bunuh diri pada 2019.
(isa/rds)
