Jakarta, CNN Indonesia --
Fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi hingga 2027 dinilai bukan penyebab utama kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi dapat mempercepat pengeringan biomassa sehingga membuat bahan bakar di permukaan lebih mudah terbakar dan api lebih cepat meluas.
Guru Besar Kehutanan IPB University Bambang Hero Saharjo mengatakan karhutla tetap dapat terjadi meski tidak ada El Nino.
Ia mencontohkan kejadian pada 2025, ketika asap karhutla dari Riau terpantau mencapai negara tetangga pada 19 Juli, disusul asap dari Kalimantan Barat pada 21 Juli berdasarkan pantauan citra satelit Sentinel 2.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sejatinya ada El Nino atau tidak, kegiatan pengendalian kebakaran wajib dilakukan karena akan berdampak sangat buruk terhadap manusia dan lingkungannya," kata Bambang kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/8).
Menurut Bambang, El Nino lebih berperan mempercepat pengeringan bahan bakar atau biomassa. Akibatnya, jumlah material yang siap terbakar menjadi lebih banyak dan tinggal menunggu sumber api.
"Kehadiran El Nino lebih kepada mempercepat proses pengeringan bahan bakar sehingga relatif lebih cepat dan mudah terbakar," ujarnya.
Kondisi kering juga berkaitan dengan ketersediaan air untuk pemadaman atau pembasahan lahan.
Bambang menyebut kebakaran yang berkembang dapat menghasilkan kabut asap dan mengganggu jarak pandang di jalan, laut, hingga udara.
Kabut asap dapat mengganggu penerbangan, termasuk penerbangan pesawat pemadam kebakaran.
Pencegahan dinilai belum maksimal
Bambang mengatakan pencegahan seharusnya menjadi ujung tombak pengendalian karhutla. Namun, ia menilai upaya pencegahan oleh masyarakat belum selalu mendapat dukungan signifikan dari pemerintah daerah.
Kondisi tersebut, katanya, dapat membuat sebagian masyarakat kembali menggunakan api dalam penyiapan lahan.
Ia juga menyoroti kesiapan korporasi dalam menghadapi kebakaran.
"Untuk itulah sebelum masuk ke musim kemarau perlu dilakukan audit kepatuhan pengendalian kebakaran, untuk memastikan apakah para korporasi dalam kondisi yang siap menghadapi kebakaran dalam artian yang sesungguhnya atau hanya permainan narasi belaka," katanya.
Bambang menilai munculnya kebakaran merupakan indikasi ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pasalnya, karhutla seharusnya dicegah dan dikendalikan sebelum berkembang luas.
Ia mengatakan data dan temuan di lapangan menunjukkan masih ada masyarakat maupun korporasi yang menggunakan api untuk penyiapan lahan.
Masyarakat adat atau tradisional memang diperbolehkan menggunakan api untuk membuka lahan dengan batas tertentu, tetapi penggunaannya tetap memiliki sejumlah pembatasan.
Api tidak boleh merambat ke wilayah non-target dan penggunaan api di lahan gambut pada musim kemarau dinilai sangat berbahaya.
Bambang mencontohkan kejadian pada 2025 di Rokan Hilir, di mana pembukaan lahan sekitar 4 hektare dengan api berujung pada area terbakar sekitar 300 hektare.
Sementara di Kepulauan Meranti, kebakaran meluas hingga sekitar 632 hektare saat rencana pembukaan lahan hanya sekitar 6 hektare.
Peringatan dini
Menurut Bambang, sistem peringatan dini untuk mendeteksi risiko karhutla sebenarnya sudah tersedia dan dapat diakses secara gratis.
Salah satunya parameter Fine Fuel Moisture Code (FFMC) pada laman BMKG. Parameter tersebut dapat digunakan untuk melihat wilayah yang memiliki kecenderungan lebih mudah terbakar.
"Seminggu ke depan kita sudah tahu kapan dan di mana peluang terjadinya kebakaran, bahkan untuk seluruh Indonesia," ujar Bambang.
Selain itu, hotspot dapat dipantau melalui laman Sipongi milik Kementerian Kehutanan, sedangkan pergerakan asap dapat dilihat melalui aplikasi Wildfire.
"Sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan tidak tahu," katanya.
Ia mengatakan ketika indikator FFMC menunjukkan warna merah, patroli dan pemantauan seharusnya segera ditingkatkan untuk mencegah munculnya sumber api.
Begitu hotspot terdeteksi, sistem pengendalian juga harus langsung bekerja tanpa menunggu kebakaran membesar.
Lebih lanjut, Bambang menilai berulangnya karhutla hingga 2026 tidak cukup dilihat dari banyaknya rapat koordinasi di tingkat pusat maupun daerah.
Menurutnya, salah satu kendala utama adalah ketersediaan anggaran yang memadai dan berkesinambungan.
"Tidak sedikit kabupaten yang membiarkan kebakaran terjadi karena memang bukan prioritas mereka. Akibatnya terjadi pembiaran yang membuat kebakaran terus berlangsung," katanya.
Bambang menekankan kondisi ini menunjukkan pengendalian karhutla tidak hanya berkaitan dengan cuaca dan El Nino, tetapi juga menyangkut kesiapan pencegahan, respons lapangan, tata kelola, hingga praktik penggunaan api.
(lom)
