Pemerintah Tanggapi Industri Otomotif Jepang soal Iklim Usaha di RI

Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono Moegiarso merespons sejumlah sorotan pelaku industri otomotif nasional dan mitra Jepang terkait iklim usaha di Indonesia.

Sejumlah persoalan yang disoroti pelaku industri otomotif antara lain perizinan, akses pembiayaan bagi industri kecil dan menengah (IKM) pendukung otomotif, hingga sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam masa transisi menuju kendaraan listrik.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Business Discussion Lunch yang digelar di Nagoya, Jepang, Sabtu (19/9).

"Pemerintah menyambut baik seluruh masukan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan kebijakan melalui langkah-langkah konkret, termasuk penanganan hambatan investasi yang tengah berjalan," ujar Susiwijono seperti dikutip dari Antara, Minggu (20/9).

Ia mengatakan rangkaian kunjungan dan pertemuan bisnis di Nagoya menegaskan bahwa daya saing industri bergantung pada penguasaan teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta rantai pasok yang kuat.

Menurutnya, Indonesia juga diposisikan sebagai mitra strategis Jepang di sektor otomotif dan komponennya, bukan hanya sebagai pasar, tetapi bagian dari rantai nilai global serta basis produksi untuk ekspor ke lebih dari 100 negara.

"Melalui dialog yang terbuka seperti ini, Pemerintah optimis kemitraan Indonesia-Jepang dapat terus tumbuh dan memberi manfaat nyata bagi perekonomian kedua negara ke depan," kata Susiwijono.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyampaikan bahwa Indonesia telah menekan 25 perjanjian perdagangan internasional, baik Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) maupun Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA).

Indonesia juga disebut terus menyelesaikan proses ratifikasi sejumlah perjanjian perdagangan untuk memperluas akses pasar, salah satunya Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang dijadwalkan mulai diratifikasi pada November 2026 dan ditargetkan diterapkan pada Januari 2027.

Di dalam negeri, pemerintah menjaga daya beli melalui bantuan sosial, subsidi, dan insentif fiskal sekaligus mendorong sektor pertumbuhan baru seperti kecerdasan artifisial (AI) dan semikonduktor. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan sejumlah mitra, termasuk ARM, WAICO, dan penjajakan dengan PAX Silica.

(van/mik)