Jakarta, CNN Indonesia --
Sepanjang tahun 2025, Gelora Bung Karno (GBK) mencatatkan pendapatan hingga Rp812 miliar. Ini merupakan pencapaian tertinggi dalam 63 tahun pengelolaan kawasan GBK.
Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK), Rakhmadi A. Kusumo, menyatakan bahwa pencapaian ini menunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah mencatat pendapatan Rp566 miliar pada 2024, GBK mencatat pendapatan sebesar Rp812 miliar pada 2025 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit," ujar Rakhmadi di Jakarta, Minggu (17/5), diberitakan Antara.
Menurut Rakhmadi, pencapaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh jajaran PPKGBK, dukungan pemerintah, mitra, pengguna kawasan, hingga masyarakat.
"Capaian ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menjaga amanah pengelolaan kawasan GBK secara profesional, tertib, dan memberi manfaat nyata bagi negara serta publik," ucap Rakhmadi.
Pencapaian pendapatan ini juga dipandang sebagai momentum untuk makin mengoptimalkan aset negara. Salah satunya, penataan Blok 15 yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan manfaat yang lebih besar.
Direktur Keuangan PPKGBK, Hendry Arisandi, menambahkan pendapatan GBK pada 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode pascapandemi COVID-19.
"Pada 2022, pendapatan GBK tercatat sebesar Rp255 miliar. Artinya, pendapatan 2025 meningkat hampir empat kali lipat dalam kurun tiga tahun," tutur Hendry.
Pada 2025 lalu, kawasan GBK banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Mulai dari kegiatan olahraga, budaya, rekreasi, MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition), hingga berbagai agenda publik berskala nasional ataupun internasional.
PPKGBK berharap kinerja positif ini dapat diperkuat melalui penataan dan optimalisasi Blok 15, yang menjadi bagian penting dalam agenda pengelolaan aset negara di kawasan GBK.
Dalam pelaksanaan penataan tersebut, PPKGBK berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Kepolisian, TNI, dan unsur terkait lainnya.
Koordinasi lintas sektor ini dilakukan agar seluruh proses terkait Blok 15 berjalan tertib, aman, terukur, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Adapun kawasan Blok 15 GBK merupakan lahan yang menjadi lokasi berdirinya Hotel Sultan. PPKGBK hendak menata ulang area ini untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai area publik hijau.
(rti)
Add
as a preferred source on Google
