Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan aturan pembentukan sudah diteken oleh Presiden beberapa waktu lalu.
"Kami ingin menyampaikan bahwa apa yang selama ini kita diskusikan, kita rancang bersama-sama, berkenaan dengan masalah Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh, beberapa waktu yang lalu sudah disetujui dan ditandatangani oleh Bapak Presiden," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (28/8) malam.
Pras melanjutkan prosesnya saat ini pemerintah akan rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan, perwakilan dari berbagai konfederasi serikat buruh, dan perwakilan dari asosiasi pengusaha seperti Apindo dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintahan Prabowo berharap keberadaan Dewan Kesejahteraan Buruh ini nantinya bisa membuat kehidupan pekerja menjadi lebih baik.
Lantas apakah tepat Prabowo membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh?
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan akan ada tumpang tindih kewenangan dan tugas dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan Dewan Kesejahteraan Buruh di mana tugas untuk meningkatkan kesejahteraan buruh seharusnya di Kemenaker.
Adanya Dewan Kesejahteraan Buruh yang hanya memberikan nasihat kepada presiden, sambungnya, akan memicu tumpang tindih soal siapa yang seharusnya memberikan masukan kepada Presiden terkait nasib buruh.
Apalagi kalau dewan ini nanti levelnya setingkat menteri.
"Sama seperti Dewan Ekonomi Nasional yang pada akhirnya tidak memberikan nasihat dan tidak memunculkan kebijakan, yang ada hanya menjawab kritik dari luar pemerintah terkait dengan masalah ekonomi. Seperti masalah MBG yang akhirnya Dewan Ekonomi Nasional pimpinan Luhut muncul di berbagai media. Saya rasa nasib Dewan Kesejahteraan Buruh ini akan sama seperti pembela pemerintah alih-alih membuat kebijakan terkait dengan buruh," katanya.
Selain itu, ia menilai pembentukan dewan ini juga sama seperti bagi-bagi kekuasaan bagi para pendukung Prabowo saja.
"Hanya akan memberatkan APBN ke depan. Tambah pengeluaran setingkat kementerian lagi," katanya.
Sementara itu, Direktur Next Policy Yusuf Wibisono mengatakan pembentukan dewan buruh setingkat kementerian adalah hal yang tidak diperlukan.
Terlebih dengan Kabinet Merah Putih yang sudah sangat gemuk.
Yang dibutuhkan oleh buruh bukanlah dewan, tetapi strategi besar pembangunan yang tepat dan konsisten untuk transformasi ekonomi dan reindustrialisasi.
"Yang dibutuhkan buruh hari ini adalah strategi besar pembangunan untuk reindustrialisasi dan menarik masuknya investasi. Hanya dengan itu kesejahteraan buruh akan meningkat," katanya.
Ia mengatakan untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, gagasan besar terbaik adalah secepatnya mengatasi rendahnya kualitas angkatan kerja dan mencegah deindustrialisasi dini.
Menurutnya, itu yang menyebabkan bonus demografi di Indonesia saat ini tidak banyak memberi manfaat ke industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Kunci utama pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan adalah transformasi tenaga kerja dari perekonomian yang didominasi tenaga kerja tidak terlatih (unskilled labour) menjadi didominasi tenaga kerja terlatih (skilled labour).
"Hal ini akan mengizinkan kita untuk masuk ke global supply chain, dengan menjadi destinasi investasi yang menarik bagi investor industri menengah (medium) dan industri maju (heavy)," katanya.
Ia mengatakan hanya dengan industrialisasi dan bonus demografi yang berkualitas saja, perekonomian Indonesia akan terakselerasi menuju negara berpenghasilan tinggi, keluar dari middle income trap. Bukan dengan pembentukan dewan buruh.
"Untuk pertumbuhan yang lebih inklusif dan tidak banyak dipengaruhi kondisi global, Indonesia harus secepatnya mengoptimalkan pasar dan permintaan domestik-nya sendiri yang sangat besar, terutama pertanian tanaman pangan, peternakan serta mendorong industri manufaktur padat karya dan industri manufaktur padat teknologi berbasis UMKM. Inilah yang dibutuhkan buruh, bukan pembentukan dewan buruh," katanya.
(agt)
