Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyederhanaan regulasi dan kemudahan akses ekspor. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara "Indonesia Economic Outlook 2026" di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).
Forum strategis ini dihadiri oleh jajaran menteri, duta besar negara sahabat, pelaku usaha, hingga lembaga internasional untuk menyelaraskan visi ekonomi ke depan.
"Kita akan permudah ekspor, buka pelabuhan-pelabuhan, lapangan terbang untuk ekspor langsung. Kita akan permudah regulasi supaya menumbuhkan kegiatan ekonomi," tegas Prabowo dalam sambutannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa peningkatan ekspor menjadi salah satu pilar utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Sepanjang 2025, ekspor non-migas nasional tercatat tumbuh 7,66 persen.
Dua komoditas utama yang menjadi motor penggerak adalah CPO dan turunannya (HS 15) yang melonjak 27,94 persen, serta Besi dan Baja (HS 72) yang tumbuh 8,41 persen. Secara sektoral, industri pengolahan memberikan kontribusi signifikan sebesar 10,77 persen dengan pertumbuhan 14,47 persen.
Dari sisi pasar tujuan, ekspor ke Tiongkok tumbuh 7,11 persen, sementara ekspor ke Amerika Serikat (AS) melonjak tajam 16,66 persen.
"Ekspor ke Amerika mampu tumbuh lebih dari 16 persen di tengah dinamika kebijakan tarif dari Presiden Trump. Ini menunjukkan daya saing produk kita yang kuat," ujar Airlangga.
Meski mengapresiasi paket kebijakan pemerintah, Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengingatkan adanya tantangan internal, terutama terkait biaya logistik yang belum kompetitif. Ia menyebut kondisi ini sebagai bagian dari high cost economy yang memberatkan dunia usaha.
"Pengusaha siap bekerja sama menghadapi tekanan global, namun kami memerlukan komitmen nyata untuk penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan di lapangan," kata Shinta.
Shinta menambahkan, Presiden Prabowo telah memahami persoalan birokrasi yang kerap tidak sejalan dengan semangat penyederhanaan aturan.
Menurutnya, daya saing nasional tidak hanya bergantung pada perjanjian dagang, tetapi juga pada pembenahan struktural di dalam negeri.
Pemerintah berkomitmen melakukan debottlenecking atau penguraian hambatan, deregulasi, hingga efisiensi biaya produksi. Langkah-langkah ini dianggap sebagai kunci agar produk Indonesia mampu bersaing di pasar global yang penuh ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik.
Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berupaya menjaga optimisme ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas melalui penguatan investasi dan ekspor.
(wiw)
