Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Prabowo Subianto pamer pencapaiannya mencabut perizinan 28 perusahaan yang terbukti melanggar hukum atas bencana Sumatra.
Ia memamerkan pencapaian itu di World Economic Forum Annual Meeting Davos 2026 pada Kamis (22/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami memutuskan untuk menyita atau mencabut izin dari 28 perusahaan yang memiliki izin atas lahan seluas lebih dari 1,01 juta hektare. Saya mencabutnya karena kami menemukan mereka melanggar hukum," kata Prabowo dalam pidatonya.
Prabowo menyampaikan 28 perusahaan itu terbukti melanggar aturan karena membangun perkebunan di hutan lindung.
Prabowo pada kesempatan yang sama juga memamerkan dalam satu tahun kepemimpinannya, pihaknya telah menyita sekitar 4 juta hektare lahan.
Ia menyatakan disumpah sebagai Presiden RI untuk mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Prabowo pun menegaskan akan menegakkan hukum dan memberantas korupsi.
Sebelumnya Prabowo telah mencabut perizinan 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran kerusakan hutan dan memicu bencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan setelah terjadi bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mempercepat proses audit di tiga provinsi tersebut.
Prabowo memutuskan mencabut izin 28 perusahaan itu setelah menerima laporan hasil investigasi dari Satgas PKH terkait perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pada Senin 19 Januari lalu.
"Bapak presiden mengambil keputusan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/1).
(fra/mnf/fra)
