Jakarta, CNN Indonesia --
PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat penyaluran pupuk subsidi kepada petani mencapai 7,91 juta ton sepanjang tahun 2025.
Pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 secara nasional sebanyak 9,55 juta ton.
Jenis-jenis pupuk tersebut antara lain Urea, NPK, NPK Kakao, pupuk Organik dan pupuk ZA khusus untuk tebu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk penyaluran pupuk subsidi selama 2025 relatif berjalan dengan baik, dibuktikan dengan penyaluran sebesar 7,91 juta ton atau setara dengan 82,8 persen dari alokasi," kata Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) Yehezkiel Adiperwira kepada CNNIndonesia.com, Rabu (24/12).
Yehezkiel menjelaskan stok pupuk nasional mencapai 1 juta ton per 15 Desember lalu. Dengan rincian pupuk subsidi sebesar 604 ribu ton dan nonsubsidi sekitar 407 ribu ton.
Menurutnya, Pupuk Indonesia selalu memastikan proses produksi berjalan optimal guna memenuhi kebutuhan pupuk nasional. Pupuk Indonesia juga menjamin ketersediaan pupuk mencukupi di seluruh daerah.
Yehezkiel menyebut saat ini Pupuk Indonesia juga menerapkan sistem digital dalam pembelian pupuk subsidi, yakni melalui aplikasi i-Pubers yang telah terintegrasi dengan data e-RDKK Kementerian Pertanian.
Aplikasi i-Pubers merupakan sistem digital yang dikembangkan untuk mempermudah penebusan pupuk bersubsidi sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyalurannya.
Menurutnya, dengan i-Pubers, petani dapat menebus pupuk sesuai alokasi yang didapatkan cukup dengan KTP atau diwakili surat kuasa.
"Kami juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian setempat agar petani yang memenuhi syarat dapat segera terdaftar dalam e-RDKK, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat berlangsung tepat sasaran dan sesuai ketentuan," ujarnya.
Yehezkiel mengatakan tahun depan, Pupuk Indonesia akan tetap fokus pada pengadaan pupuk berkualitas untuk mendukung tercapainya swasembada pangan sesuai alokasi yang telah dimandatkan Kementerian Pertanian.
Sejalan dengan itu, Pupuk Indonesia juga melanjutkan agenda efisiensi dan transformasi industri, salah satunya melalui program revitalisasi pabrik. Langkah ini semakin diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025.
"Ini yang menjadi landasan kebijakan baru dalam tata kelola pupuk bersubsidi dan mendorong industri pupuk yang lebih efisien dan berkelanjutan," katanya.
(fra/fra)
