Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam bakal memindahkan anggaran makan bergizi gratis (MBG) yang tak terserap di 2025 ke program lain.
Purbaya bahkan mengklaim sudah mengantongi lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto. Meski MBG program prioritas pemerintah, ia melihat anggaran Rp71 triliun itu tidak akan terserap optimal pada tahun ini.
"Kalau di akhir Oktober (2025) kita bisa hitung dan antisipasi penyerapannya (anggaran MBG) hanya sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, untuk mengurangi defisit atau mengurangi utang. Pada dasarnya, gak ada uang nganggur yang di-earmark sampai akhir tahun," kata Purbaya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau uangnya gak bisa diserap, gak setuju juga gak bisa diserap, gak mengubah apa-apa kan? Dia (Presiden Prabowo) bilang sih oke, boleh dia, 'Bagus'. Justru kita membantu MBG biar diserap lebih cepat, tapi kalau gak ada sanksi, ya mereka (Badan Gizi Nasional) santai-santai saja," tuturnya.
Ia memang concern terhadap penyerapan anggaran kementerian/lembaga (K/L). Bahkan, Purbaya menegaskan di depan anggota Komisi XI DPR RI pada Rabu (10/9) akan meminta Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan ke publik setiap seminggu sekali mengapa serapan anggaran MBG jelek.
Jika serapannya ternyata bagus, Purbaya mengklaim dirinya tak ragu untuk menambah anggaran program makan bergizi gratis tersebut.
"Kalau dia (Badan Gizi Nasional) bisa lebih cepat (menyerap anggaran MBG), ditambah lagi uangnya, tapi hitungan kita enggak mungkin kelihatannya (menyerap 100 persen anggaran Rp71 triliun). Makanya, kita mau lihat dan kita perbaiki, kita bantu kalau bisa," tandasnya.
Terpisah, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan pola penyerapan anggarannya sangat bergantung dengan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.
Dadan mengklaim setiap SPPG bisa menyerap anggaran sekitar Rp1 miliar. Akan tetapi, ia mengakui jumlah dapur makan bergizi masih sedikit pada tahap awal. Itu yang dinilai menjadi biang kerok lambatnya penyerapan anggaran MBG.
"Penyerapan di Badan Gizi itu identik dengan jumlah penerima manfaat. Semakin besar penerima manfaat maka penyerapan akan berkorelasi positif. Saya tadi menjelaskan mesin penyerapan anggaran di Badan Gizi itu adalah jumlah SPPG. Satu SPPG berdiri satu hari, maka Rp1 miliar satu bulan akan terserap," jelas Dadan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9).
"Hari ini sudah 8.344 (SPPG), ini sudah Rp8,3 triliun (penyerapan anggaran), dan kita kejar akhir bulan ini 10 ribu. Sehingga di awal Oktober (2025) kita sudah bisa menyerap satu bulan itu Rp10 triliun sendiri. Dan kita targetkan di Oktober sudah akan ada sekitar 20 ribu SPPG, sehingga di November itu sudah Rp20 triliun sendiri (penyerapan anggaran)," tambahnya.
(skt/agt)
