Purbaya Cari Cara Bongkar Dana Nganggur Rp400 T di BI Alihkan ke APBN

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyuruh Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran untuk memindahkan dana pemerintah senilai Rp400 triliun yang saat ini ada di Bank Indonesia (BI) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia meminta anak buahnya di Ditjen Anggaran untuk mempelajari semua aspek hukum terkait pemindahan dana tersebut. Pemindahan dana ini diharapkan bisa menekan defisit APBN atau menggerakkan perekonomian.

"Saya sedang pikir, sekarang tuh masih ada Rp400 triliun uang yang di luar sistem APBN, di BI, tapi enggak bisa masuk ke penerimaan negara. Saya suruh pelajari, anak buah saya di Anggaran, bisa enggak itu (dipindahkan)? Pelajari semua hukum yang ada, yang memungkinkan uang itu masuk ke APBN," tuturnya dalam program Economic Spesial Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

"Jadi, defisit bisa saya kurangi atau saya bisa pakai itu (Rp400 triliun) untuk mendorong perekonomian lebih jauh. Jadi, optimalisasi manajemen cash flow juga itu amat penting," tegas Purbaya.

Ia mengatakan duit pemerintah yang nganggur di BI dalam beberapa tahun terakhir bahkan mencapai Rp500 triliun. Pemerintah pun diharuskan membayar bunga sekitar 6 persen dari setiap uang yang mengendap tersebut.

Purbaya mencontohkan dirinya mesti membayar bunga Rp24 triliun per tahun dari Rp400 triliun duit negara yang disimpan di Bank Indonesia. Ia menekankan cost yang harus dikeluarkan dari inefisiensi pengelolaan anggaran merupakan kerugian negara.

Oleh karena itu, Purbaya mulai mengalihkan separuh uang nganggur dalam bentuk saldo anggaran lebih (SAL) itu kepada lima bank BUMN. Ia menempatkan Rp200 triliun ke perbankan umum demi mengerek perekonomian melalui peningkatan penyaluran kredit.

"Saya ingin melihat supaya APBN berdampak optimal ke perekonomian. Saya ingin melihat APBN kita dibelanjakan secara hampir konsisten sepanjang tahun, bukan menempuh di akhir tahun saja, supaya dampak ke perekonomian terasa sepanjang tahun itu," jelas Purbaya.

"Kalau uangnya ditumpuk di Oktober, November, Desember saja, cuma ada 15 hari. Pasti penyalurannya berantakan, pasti banyak penyelewengan di situ. Bukan pusat saja, daerah juga seperti itu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)