Ramai Demo, DPRD Jatim Hapus Anggaran Kunjungan Luar Negeri Rp19 M

Surabaya, CNN Indonesia --

Di tengah gelombang demonstrasi di sejumlah daerah, DPRD Jawa Timur (Jatim) menghapus alokasi anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) yang hampir mencapai Rp19 miliar pada APBD 2025.

Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf mengatakan keputusan itu diambil setelah adanya kebijakan moratorium dari pemerintah pusat yang meniadakan kunjungan luar negeri bagi pejabat negara.

"Yang semula dianggarkan hampir Rp19 miliar, maka itu semua kita kembalikan untuk program kemasyarakatan yang menyentuh langsung dan bisa dirasakan masyarakat," kata Musyafak di Surabaya, Kamis (4/9).

Menurut dia, anggaran PDLN belasan miliar rupiah itu akan dialihkan melalui mekanisme perubahan APBD 2025 ke sejumlah program lain yang manfaatnya lebih dirasakan masyarakat secara langsung.

"Kita kembalikan kepada OPD untuk dianggarkan bagi kepentingan masyarakat," ucapnya.

Ia menjelaskan arah kebijakan tersebut juga memperhatikan situasi perekonomian di Jawa Timur yang masih menghadapi tantangan. Banyak masyarakat mengeluhkan turunnya pendapatan, sementara angka pengangguran juga masih perlu menjadi fokus perhatian.

"Ekonomi kurang bagus, banyak pengangguran, kaki lima sepi, toko-toko juga sepi. Maka dari itu kami DPRD bersama eksekutif sepakat men-takedown semua kunjungan luar negeri," kata dia.

Selain itu, Musyafak juga mengingatkan para anggota DPRD Jatim agar bisa menjaga sikap, khususnya di ruang publik. Mereka diminta menghindari perlakuan pamer kemewahan atau flexing yang berpotensi memicu kecemburuan sosial.

"Jangan sampai ada anggota dewan yang memamerkan kemewahan, karena itu bisa menimbulkan persepsi negatif dan memicu kemarahan masyarakat. Kita harus lebih sensitif terhadap situasi sekarang," pungkasnya.

(dal/dal)

[Gambas:Video CNN]